Menkeu anggap infrastruktur IT Pertamina terlalu mahal
Selasa, 11 Desember 2012 - 16:20 WIB
Menkeu anggap infrastruktur IT Pertamina terlalu mahal
A
A
A
Sindonews.com - PT Pertamina (persero) berencana mengembangkan infrastruktur untuk memonitor penggunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi. Untuk mengembangkan infrastruktur tersebut, pertamina menggelontorkan dana hingga Rp800 miliar per tahun.
Menanggapi hal itu, Menteri Keuangan Agus DW Martowardojo mengungkapkan ketidaksetujuannya. Menurutnya, pengawasan yang menghabiskan Rp800 milar per tahun atau Rp4 triliun dalam lima tahun ke depan tidak masuk akal. "Itu harus diperiksa kembali. Itu nolnya banyak," kata dia di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (11/12/2012).
"Kalau melihat Unilever atau perusahaan-perusahaan swasta lainnya, itu bisa mengendalikan bisa jauh ke retail dan untuk membangun IT-nya sangat jauh lebih rendah dari harga itu," tambah dia.
Oleh karena itu, dia meminta Pertamina mempelajari kembali pembangunan infrastruktur IT ini. "Kalau bekerjasama dengan pihak ketiga, harus diyakini pada saat men-desaign, harus di-desaign dengan baik. Kalau kontrak juga harus kontrak yang baik," tukas dia.
Sebelumnya, Direktur Marketing and Traiding PT Pertamina, Hanung Budiah, mengatakan Pertamina akan antisipasi Penggunaan BBM bersubsidi dengan memasang infrastruktur yang bernama IT Monitoring dan Pengendalian (SMP). Proses tender ini, akan berjalan pada awal tahun.
Hanung mengatakan, sistem IT ini tengah di uji coba di Kalimantan Tengah. Sistem ini dapat mencatat semua transaksi BBM bersubsidi di SPBU secara akurat baik volume, waktu, lokasi, dan pembelian.
Menurut dia, untuk menggunakan teknologi ini Pertamina telah menggelontorkan dana sekira Rp800 miliar. "Kalau ini dipasang setidaknya kita berharap uji coba dampak positif. Jadi yang kita gunakan monitornya, ke depan kalau ada payung hukum kita bisa kendalikan," katanya.
Menanggapi hal itu, Menteri Keuangan Agus DW Martowardojo mengungkapkan ketidaksetujuannya. Menurutnya, pengawasan yang menghabiskan Rp800 milar per tahun atau Rp4 triliun dalam lima tahun ke depan tidak masuk akal. "Itu harus diperiksa kembali. Itu nolnya banyak," kata dia di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (11/12/2012).
"Kalau melihat Unilever atau perusahaan-perusahaan swasta lainnya, itu bisa mengendalikan bisa jauh ke retail dan untuk membangun IT-nya sangat jauh lebih rendah dari harga itu," tambah dia.
Oleh karena itu, dia meminta Pertamina mempelajari kembali pembangunan infrastruktur IT ini. "Kalau bekerjasama dengan pihak ketiga, harus diyakini pada saat men-desaign, harus di-desaign dengan baik. Kalau kontrak juga harus kontrak yang baik," tukas dia.
Sebelumnya, Direktur Marketing and Traiding PT Pertamina, Hanung Budiah, mengatakan Pertamina akan antisipasi Penggunaan BBM bersubsidi dengan memasang infrastruktur yang bernama IT Monitoring dan Pengendalian (SMP). Proses tender ini, akan berjalan pada awal tahun.
Hanung mengatakan, sistem IT ini tengah di uji coba di Kalimantan Tengah. Sistem ini dapat mencatat semua transaksi BBM bersubsidi di SPBU secara akurat baik volume, waktu, lokasi, dan pembelian.
Menurut dia, untuk menggunakan teknologi ini Pertamina telah menggelontorkan dana sekira Rp800 miliar. "Kalau ini dipasang setidaknya kita berharap uji coba dampak positif. Jadi yang kita gunakan monitornya, ke depan kalau ada payung hukum kita bisa kendalikan," katanya.
(gpr)
Lihat Juga :
