APBN 2013 diprediksi bengkak Rp70 T
Jum'at, 14 Desember 2012 - 15:33 WIB
APBN 2013 diprediksi bengkak Rp70 T
A
A
A
Sindonews.com - APBN 2013 baru saja diketuk oleh DPR beberapa waktu lalu, akan tetapi pemerintah sudah memprediksi pembengkakan anggaran akan mencapai Rp70 triliun.
Situasi buruk ini dikarenakan beberapa hal, dimana salah satunya adalah perkiraan over kuota Bahan Bakar Minyak (BBM) yang akan terulang kembali.
Menteri Keuangan Agus Martowardojo menyatakan tahun depan konsumsi BBM bersubsidi akan mencapai 48 juta kiloliter di atas penetapan APBN 2013 yang sebesar 46 juta kiloliter. Sementara itu Indonesia Crude Price (ICP) juga akan diprediksi naik.
"Nilai tukar asumsi berapa Rp9.300 per dolar, realisasinya berapa sekitar Rp9.600 per dolar. Jadi ini kombinasi hal-hal yang mendorong belanja," ujar Agus di kantornya, Jakarta, Jumat (14 /12/2012).
Maka dari itu, Agus menekankan adanya peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Agus meminta Kementerian Keuangan terus mendorong Kementerian dan Lembaga (K/L) untuk dapat meningkatkan kualitas pengelolaan Penerimaan Negara khususnya bukan dari Pajak (PNBP).
"Kalau kita tidak perhatikan PNBP, dan pengeluarannya membengkak kan nanti akan sulit," pungkasnya.
Situasi buruk ini dikarenakan beberapa hal, dimana salah satunya adalah perkiraan over kuota Bahan Bakar Minyak (BBM) yang akan terulang kembali.
Menteri Keuangan Agus Martowardojo menyatakan tahun depan konsumsi BBM bersubsidi akan mencapai 48 juta kiloliter di atas penetapan APBN 2013 yang sebesar 46 juta kiloliter. Sementara itu Indonesia Crude Price (ICP) juga akan diprediksi naik.
"Nilai tukar asumsi berapa Rp9.300 per dolar, realisasinya berapa sekitar Rp9.600 per dolar. Jadi ini kombinasi hal-hal yang mendorong belanja," ujar Agus di kantornya, Jakarta, Jumat (14 /12/2012).
Maka dari itu, Agus menekankan adanya peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Agus meminta Kementerian Keuangan terus mendorong Kementerian dan Lembaga (K/L) untuk dapat meningkatkan kualitas pengelolaan Penerimaan Negara khususnya bukan dari Pajak (PNBP).
"Kalau kita tidak perhatikan PNBP, dan pengeluarannya membengkak kan nanti akan sulit," pungkasnya.
(gpr)
Lihat Juga :
