Hatta : Porsi subsidi MRT mengacu kondisi 2017
Jum'at, 14 Desember 2012 - 16:18 WIB
Hatta : Porsi subsidi MRT mengacu kondisi 2017
A
A
A
Sindonews.com - Menteri Koordinator bidang Perekonomian Hatta Rajasa menyatakan, beban dari pembiayaan proyek mass rapid transit (MRT) akan terlihat pada tahun 2017 mendatang. Jadi subsidi yang akan diberikan juga harus mengacu pada kondisi saat itu, dimana pada lima tahun mendatang diperkirakan transportasi Ibu Kota ini akan selesai.
"Sehingga porsi-porsi subsidi nanti kita tata mengacu pada kondisi 2017," ungkap Hatta kepada wartawan di kantornya, Jakarta, Jumat (14/12/2012).
Menurut dia, kondisi tahun 2017 akan menjadi pertimbangan, seperti misalnya peningkatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dimungkinkan akan naik dua kali lipat. Kemudian, semakin besarnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta daya beli masyarakat sebagai konsumen akan tetap tinggi.
"Jadi, kita juga harus realistis," tegas Hatta.
MRT saat ini masih diributkan dengan persoalan komposisi pembiayaan antara pemerintah pusat dan DKI Jakarta. Pihak daerah yang merasa bebannya lebih berat meminta kepada pemerintah pusat untuk mengubah komposisi pembiayaan menjadi 30 persen untuk daerah dan 70 persen untuk pusat.
Hatta menilai, permintaan itu bisa saja disetujui, namun setelah melakukan pembahasan dengan sejumlah pihak terkait, seperti Kementerian Keuangan, Kementerian Perhubungan dan Bappenas serta Gubernur DKI Jakarta. "Semua itu kan bisa terbuka," ucapnya.
Melihat kondisi DKI Jakarta yang makin parah, Hatta menekankan pentingnya MRT, namun dengan menggunakan subsidi pemerintah pusat. "Tapi ingat ada warga DKI dan warga non-DKI di sini. Jangan dipisah dan jangan menganggap itu untuk Jakarta saja," ujar Hatta.
Agenda pembahasan MRT harusnya berlangsung pekan ini. Hatta menyatakan, padatnya jadwal menjadi penyebab pembahasan ini kembali molor. Dia mengagendakan rapat pembahasan MRT dilakukan pada Selasa pekan depan (18/12/2012). "Jadi, saya minta ditunda ke hari Selasa," tandasnya
"Sehingga porsi-porsi subsidi nanti kita tata mengacu pada kondisi 2017," ungkap Hatta kepada wartawan di kantornya, Jakarta, Jumat (14/12/2012).
Menurut dia, kondisi tahun 2017 akan menjadi pertimbangan, seperti misalnya peningkatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dimungkinkan akan naik dua kali lipat. Kemudian, semakin besarnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta daya beli masyarakat sebagai konsumen akan tetap tinggi.
"Jadi, kita juga harus realistis," tegas Hatta.
MRT saat ini masih diributkan dengan persoalan komposisi pembiayaan antara pemerintah pusat dan DKI Jakarta. Pihak daerah yang merasa bebannya lebih berat meminta kepada pemerintah pusat untuk mengubah komposisi pembiayaan menjadi 30 persen untuk daerah dan 70 persen untuk pusat.
Hatta menilai, permintaan itu bisa saja disetujui, namun setelah melakukan pembahasan dengan sejumlah pihak terkait, seperti Kementerian Keuangan, Kementerian Perhubungan dan Bappenas serta Gubernur DKI Jakarta. "Semua itu kan bisa terbuka," ucapnya.
Melihat kondisi DKI Jakarta yang makin parah, Hatta menekankan pentingnya MRT, namun dengan menggunakan subsidi pemerintah pusat. "Tapi ingat ada warga DKI dan warga non-DKI di sini. Jangan dipisah dan jangan menganggap itu untuk Jakarta saja," ujar Hatta.
Agenda pembahasan MRT harusnya berlangsung pekan ini. Hatta menyatakan, padatnya jadwal menjadi penyebab pembahasan ini kembali molor. Dia mengagendakan rapat pembahasan MRT dilakukan pada Selasa pekan depan (18/12/2012). "Jadi, saya minta ditunda ke hari Selasa," tandasnya
(rna)
Lihat Juga :
