Program swasembada daging dinilai menyimpang
Kamis, 20 Desember 2012 - 17:21 WIB
Program swasembada daging dinilai menyimpang
A
A
A
Sindonews.com - Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) menyatakan, program swasembada daging yang dijalankan oleh Kementerian Pertanian telah menyimpang jauh dari tujuannya menyejahterakan rakyat, khususnya peternak.
"Kami menilai program swasembada daging telah menyimpang dari koridor yang ada," tegas Ketua Pemuda Tani HKTI Akbar Husein dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Kamis (20/12/2012).
Akbar menyebut melonjaknya harga daging sapi karena kurang efektifnya Kredit Usaha Pembibitan Sapi (KUPS), tidak tepat sasarannya Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP), dan bangkrutnya industri penunjang peternakan sebagai bukti penyimpangan program swasembada daging. Program tersebut kini malah mempersulit rakyat.
"Hal ini terbukti dengan harga daging yang tidak kunjung stabil, penyerapan KUPS yang sangat rendah, tidak tepat sasarannya program PUAP hingga kolapasnya industri penunjang peternakan," jelasnya.
Karena itu, pihaknya meminta pemerintah dan DPR untuk segera meluruskan kembali program ini agar sejalan dengan kepentingan rakyat.
"Kami mendesak Pemerintah dan DPR untuk dapat duduk bersama dengan para petani, peternak dan dunia usaha, untuk menyelaraskan program swasembada daging ini," ucap dia.
Selain itu, Akbar juga menyampaikan tuntutan agar Menteri Pertanian Suswono mundur dari jabatannya sebagai bentuk pertanggungjawaban atas gagalnya program-program swasembada pangan.
"Kami mendesak pertanggungjawaban Kementerian Pertanian karena kegagalannya dalam merealisasikan berbagai program swasembada yang telah dicanangkannya," katanya.
"Kami menilai program swasembada daging telah menyimpang dari koridor yang ada," tegas Ketua Pemuda Tani HKTI Akbar Husein dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Kamis (20/12/2012).
Akbar menyebut melonjaknya harga daging sapi karena kurang efektifnya Kredit Usaha Pembibitan Sapi (KUPS), tidak tepat sasarannya Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP), dan bangkrutnya industri penunjang peternakan sebagai bukti penyimpangan program swasembada daging. Program tersebut kini malah mempersulit rakyat.
"Hal ini terbukti dengan harga daging yang tidak kunjung stabil, penyerapan KUPS yang sangat rendah, tidak tepat sasarannya program PUAP hingga kolapasnya industri penunjang peternakan," jelasnya.
Karena itu, pihaknya meminta pemerintah dan DPR untuk segera meluruskan kembali program ini agar sejalan dengan kepentingan rakyat.
"Kami mendesak Pemerintah dan DPR untuk dapat duduk bersama dengan para petani, peternak dan dunia usaha, untuk menyelaraskan program swasembada daging ini," ucap dia.
Selain itu, Akbar juga menyampaikan tuntutan agar Menteri Pertanian Suswono mundur dari jabatannya sebagai bentuk pertanggungjawaban atas gagalnya program-program swasembada pangan.
"Kami mendesak pertanggungjawaban Kementerian Pertanian karena kegagalannya dalam merealisasikan berbagai program swasembada yang telah dicanangkannya," katanya.
(rna)
Lihat Juga :
