Jakarta disarankan bangun monorel daripada stop premium
Senin, 24 Desember 2012 - 14:53 WIB
Jakarta disarankan bangun monorel daripada stop premium
A
A
A
Sindonews.com - Indonesian Resources Studies (IRESS) menilai, usulan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk menghentikan penjualan premium bukan solusi tepat mengurai kemacetan dan menghemat anggaran subsidi energi.
IRESS menyarankan sebaiknya Pemprov DKI Jakarta menyediakan transportasi massal yang nyaman saja ketimbang menghentikan pasokan bahan bakar bersubsidi (BBM) subsidi.
"Bangun transportasi massal, seperti monorel, itu akan lebih didukung masyarakat," ucap Direktur Eksekutif IRESS Marwan Batubara ketika diwawancara Sindonews di Jakarta, Senin (24/12/2012).
Bila wacana Jakarta bebas premium benar-benar menjadi kenyataan, Marwan memprediksi warga Jakarta akan bereaksi keras, sehingga lebih baik Pemprov Jakarta membuat kebijakan lain dalam rangka memecahkan masalah kemacetan dan kuota BBM subsidi.
"Nanti orang Jakarta yang merasa pantas mendapatkan BBM subsidi akan protes," ujar dia.
Seperti diketahui, beberapa waktu lalu Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengemukakan usulan dari Pemprov DKI Jakarta untuk menghentikan penjualan premium di Jakarta. Ide ini menuai banyak kritik dari masyarakat.
IRESS menyarankan sebaiknya Pemprov DKI Jakarta menyediakan transportasi massal yang nyaman saja ketimbang menghentikan pasokan bahan bakar bersubsidi (BBM) subsidi.
"Bangun transportasi massal, seperti monorel, itu akan lebih didukung masyarakat," ucap Direktur Eksekutif IRESS Marwan Batubara ketika diwawancara Sindonews di Jakarta, Senin (24/12/2012).
Bila wacana Jakarta bebas premium benar-benar menjadi kenyataan, Marwan memprediksi warga Jakarta akan bereaksi keras, sehingga lebih baik Pemprov Jakarta membuat kebijakan lain dalam rangka memecahkan masalah kemacetan dan kuota BBM subsidi.
"Nanti orang Jakarta yang merasa pantas mendapatkan BBM subsidi akan protes," ujar dia.
Seperti diketahui, beberapa waktu lalu Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengemukakan usulan dari Pemprov DKI Jakarta untuk menghentikan penjualan premium di Jakarta. Ide ini menuai banyak kritik dari masyarakat.
(rna)
Lihat Juga :
