Pemprov DKI tak berhak hapus premium
Senin, 24 Desember 2012 - 14:59 WIB
Pemprov DKI tak berhak hapus premium
A
A
A
Sindonews.com - Menanggapi wacana Jakarta Bebas Premium, Indonesia Resources Studies (IRESS) menyatakan bahwa Pemerintah Provinsi tidak berhak melakukan hal tersebut karena tidak adanya dasar hukum.
"Nggak ada dasar hukumnya itu," tandas Direktur Eksekutif IRESS Marwan Batubara kepada Sindonews di Jakarta, Senin (24/12/2012).
Marwan menambahkan, akan sangat diskriminatif bila hanya Jakarta yang tidak mendapatkan pasokan BBM subsidi. "Orang akan tanya apa bedanya (orang Jakarta) dengan Banten dan Tangerang," imbuhnya.
Kebijakan yang menyangkut pasokan BBM subsidi, lanjutnya, hanya bisa dilakukan oleh pemerintah pusat. "Pemerintah (pusat) lah yang harus membuat kebijakan secara nasional, jangan sektoral seperti itu," tukas dia.
Sementara itu, Wakil Menteri ESDM Rudi Rubiandini menilai, wacana Jakarta bebas Premium yang disampaikan oleh Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mustahil untuk dilaksanakan.
Wamen menyebut konsekuensi-konsekuensi yang akan timbul bila ide itu dijalankan. Misalnya antrian yang akan terjadi pembelian premium di kawasan penyangga Jakarta seperti Bekasi, Bogor, Banten, dan Tangerang.
"Sulit dilakukan, bagaimana dengan kota penyangganya? Nanti akan kewalahan antrian premium di SPBU perbatasan kota," ungkap Rudi.
"Nggak ada dasar hukumnya itu," tandas Direktur Eksekutif IRESS Marwan Batubara kepada Sindonews di Jakarta, Senin (24/12/2012).
Marwan menambahkan, akan sangat diskriminatif bila hanya Jakarta yang tidak mendapatkan pasokan BBM subsidi. "Orang akan tanya apa bedanya (orang Jakarta) dengan Banten dan Tangerang," imbuhnya.
Kebijakan yang menyangkut pasokan BBM subsidi, lanjutnya, hanya bisa dilakukan oleh pemerintah pusat. "Pemerintah (pusat) lah yang harus membuat kebijakan secara nasional, jangan sektoral seperti itu," tukas dia.
Sementara itu, Wakil Menteri ESDM Rudi Rubiandini menilai, wacana Jakarta bebas Premium yang disampaikan oleh Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mustahil untuk dilaksanakan.
Wamen menyebut konsekuensi-konsekuensi yang akan timbul bila ide itu dijalankan. Misalnya antrian yang akan terjadi pembelian premium di kawasan penyangga Jakarta seperti Bekasi, Bogor, Banten, dan Tangerang.
"Sulit dilakukan, bagaimana dengan kota penyangganya? Nanti akan kewalahan antrian premium di SPBU perbatasan kota," ungkap Rudi.
(gpr)
Lihat Juga :
