IPO Semen Baturaja dibahas lagi 7 Januari 2013
Jum'at, 28 Desember 2012 - 16:34 WIB
IPO Semen Baturaja dibahas lagi 7 Januari 2013
A
A
A
Sindonews.com - Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menyatakan akan kembali meminta persetujuan Initial Public Offering IPO PT Semen Baturaja dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada 7 Desember 2013 nanti.
"Tanggal 7 Januari 2013, setelah reses pertama DPR, kita akan minta persetujuan IPO Semen Baturaja," kata Sekretaris Kementerian BUMN Wahyu Hidayat di Kantornya, Jakarta, Jumat (28/12/2012).
Seperti diketahui, rencana IPO Semen Baturaja pada 13 Desember 2012 kemarin tertunda karena ada 3 fraksi yang tidak mau menyetujui sehingga Komisi XI DPR belum bisa mengizinkan BUMN tersebut untuk IPO.
Ketiga fraksi tersebut ialah Fraksi Golkar, PPP, dan Gerindra. Adapun, kelima fraksi lainnya (Partai Demokrat, PKB, PAN, PDIP, dan PKS) setuju namun dengan berbagai catatan.
"Yang setuju itu 5 fraksi. Tapi semua ada catatan. Yang belum menyetujui itu Golkar, PPP, dan Gerindra," jelas Wakil Ketua Komisi XI DPR Zulkifliemansyah beberapa waktu lalu.
Masalah pribadi antara Menteri BUMN Dahlan Iskan dan sejumlah anggota Komisi XI DPR ikut mempengaruhi keputusan ini. "Banyak hal-hal yang di luar masalah ini, ya emosi, masalah pemerasan BUMN, dan sebagainya," kata dia.
"Tanggal 7 Januari 2013, setelah reses pertama DPR, kita akan minta persetujuan IPO Semen Baturaja," kata Sekretaris Kementerian BUMN Wahyu Hidayat di Kantornya, Jakarta, Jumat (28/12/2012).
Seperti diketahui, rencana IPO Semen Baturaja pada 13 Desember 2012 kemarin tertunda karena ada 3 fraksi yang tidak mau menyetujui sehingga Komisi XI DPR belum bisa mengizinkan BUMN tersebut untuk IPO.
Ketiga fraksi tersebut ialah Fraksi Golkar, PPP, dan Gerindra. Adapun, kelima fraksi lainnya (Partai Demokrat, PKB, PAN, PDIP, dan PKS) setuju namun dengan berbagai catatan.
"Yang setuju itu 5 fraksi. Tapi semua ada catatan. Yang belum menyetujui itu Golkar, PPP, dan Gerindra," jelas Wakil Ketua Komisi XI DPR Zulkifliemansyah beberapa waktu lalu.
Masalah pribadi antara Menteri BUMN Dahlan Iskan dan sejumlah anggota Komisi XI DPR ikut mempengaruhi keputusan ini. "Banyak hal-hal yang di luar masalah ini, ya emosi, masalah pemerasan BUMN, dan sebagainya," kata dia.
(gpr)
Lihat Juga :
