Batal jual Blok B Arun, Jero tendang Presdir Exxon
Rabu, 02 Januari 2013 - 17:46 WIB
Batal jual Blok B Arun, Jero tendang Presdir Exxon
A
A
A
Sindonews.com - Satuan Kerja Sementara Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SK Migas) mengumumkan, pemerintah Indonesia mencopot Presiden Direktur Exxon Mobile, Richard Owen dari jabatannya karena masalah penjualan aset Blok B Arun.
"Iya itu diganti, ada kaitannya dengan rilisnya arun enggak jadi. Kemarin kan Exxon bilang mau menjual aset Arun Blok B, tetapi setelah banyak perusahaan domestik nasional yang mau, dibatalin lepas asetnya," terang Kepala Divisi Humas SK Migas Hadi Prasetyo dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Rabu (2/1/2013).
Hadi menambahkan, pemerintah Indonesia mempertanyakan komitmen SK Migas dalam masalah penjualan Blok B Arun. Pemerintah Indonesia ingin blok tersebut dijual kepada perusahaan swasta Indonesia, namun Exxon tiba-tiba membatalkan rencana penjualan dan ingin tetap mempertahankan asetnya.
"Exxon ingin mengoperasikan sendiri, pemerintah jadi mempertanyakan bagaimana ini komitmen Exxon kok kayak begini?" tanyanya.
Menurut dia, Pemerintah indonesia berhak mengganti para petinggi perusahaan minyak asing yang beroperasi di Indonesia bila yang bersangkutan tidak bersikap kooperatif.
"Pemerintah melihat pejabat tertentu tidak kooperatif, pindah–pindah, keputusannya berganti–ganti, kita berhak ganti. Kita bisa hentikan masa kerja dia," tegas Hadi.
Keputusan ini, lanjutnya, bisa datang dari SK Migas maupun langsung dari Kementerian ESDM yang keduanya dipimpin oleh Jero Wacik. "Ini KKKS, ya jadi kaitannya dengan SK Migas, bukan Kementerian. Tetapi bisa jadi juga ini langsung dari Kementerian karena ini kan Kementerian ini jadi semacam hilang muka," tandasnya.
"Iya itu diganti, ada kaitannya dengan rilisnya arun enggak jadi. Kemarin kan Exxon bilang mau menjual aset Arun Blok B, tetapi setelah banyak perusahaan domestik nasional yang mau, dibatalin lepas asetnya," terang Kepala Divisi Humas SK Migas Hadi Prasetyo dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Rabu (2/1/2013).
Hadi menambahkan, pemerintah Indonesia mempertanyakan komitmen SK Migas dalam masalah penjualan Blok B Arun. Pemerintah Indonesia ingin blok tersebut dijual kepada perusahaan swasta Indonesia, namun Exxon tiba-tiba membatalkan rencana penjualan dan ingin tetap mempertahankan asetnya.
"Exxon ingin mengoperasikan sendiri, pemerintah jadi mempertanyakan bagaimana ini komitmen Exxon kok kayak begini?" tanyanya.
Menurut dia, Pemerintah indonesia berhak mengganti para petinggi perusahaan minyak asing yang beroperasi di Indonesia bila yang bersangkutan tidak bersikap kooperatif.
"Pemerintah melihat pejabat tertentu tidak kooperatif, pindah–pindah, keputusannya berganti–ganti, kita berhak ganti. Kita bisa hentikan masa kerja dia," tegas Hadi.
Keputusan ini, lanjutnya, bisa datang dari SK Migas maupun langsung dari Kementerian ESDM yang keduanya dipimpin oleh Jero Wacik. "Ini KKKS, ya jadi kaitannya dengan SK Migas, bukan Kementerian. Tetapi bisa jadi juga ini langsung dari Kementerian karena ini kan Kementerian ini jadi semacam hilang muka," tandasnya.
(gpr)
