BPS: Kenaikan UMP belum berdampak di awal tahun
A
A
A
Sindonews.com - Kenaikan Upah Minimum Provinsi tahun 2013 diperkirakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) belum terasa dampaknya di awal tahun ini, sebab penyesuaian biaya masih belum dilakukan pengusaha.
"Tergantung pengusaha. Kalau pengeluaran dia bertambah untuk upah buruhnya, belum tentu semuanya melakukan penyesuaian di awal bulan, ada yang tarik ulur," tutur Deputi Bidang Statistik BPS Sasmito Hadi Wibowo usai konferensi pers di Kantor BPS, Jakarta, Rabu (2/1/2013).
Selain itu, kenaikan harga barang-barang kebutuhan akibat naiknya UMP, menurutnya, juga akan terjadi secara bertahap. "Biaya produksi juga dilakukannya secara gradual," ungkap dia.
Sebelumnya, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) memprediksi akan ada satu juta pekerja yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) pada tahun depan akibat tingginya Upah Minimum Propinsi (UMP).
"Perkiraan kita tahun depan kita harus memberhentikan karyawan kita satu juta orang," ujar Ketua Umum Apindo Sofjan Wanandi akhir tahun lalu.
"Tergantung pengusaha. Kalau pengeluaran dia bertambah untuk upah buruhnya, belum tentu semuanya melakukan penyesuaian di awal bulan, ada yang tarik ulur," tutur Deputi Bidang Statistik BPS Sasmito Hadi Wibowo usai konferensi pers di Kantor BPS, Jakarta, Rabu (2/1/2013).
Selain itu, kenaikan harga barang-barang kebutuhan akibat naiknya UMP, menurutnya, juga akan terjadi secara bertahap. "Biaya produksi juga dilakukannya secara gradual," ungkap dia.
Sebelumnya, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) memprediksi akan ada satu juta pekerja yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) pada tahun depan akibat tingginya Upah Minimum Propinsi (UMP).
"Perkiraan kita tahun depan kita harus memberhentikan karyawan kita satu juta orang," ujar Ketua Umum Apindo Sofjan Wanandi akhir tahun lalu.
(gpr)