Pemberhentian Presdir Exxon cuma pencitraan SK Migas?
Sabtu, 05 Januari 2013 - 10:48 WIB
Pemberhentian Presdir Exxon cuma pencitraan SK Migas?
A
A
A
Sindonews.com - Penolakan Satuan Kerja Sementara Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SK Migas) terhadap perpanjangan masa jabatan Presiden Direktur Exxon Mobile Richard Owen diduga hanya merupakan pencitraan belaka agar SK Migas terlihat nasionalis dan tidak pro asing.
"Bisa saja ada motif kesana supaya terlihat nasionalis. Kalau itu dimanfaatkan bisa saja," kata Wakil Direktur Reforminer Institute Komaidi Notonegoro ketika dihubungi Sindonews di Jakarta, Sabtu (5/1/2013).
Pada kesempatan terpisah, Guru Besar Hukum Universitas Indonesia (UI) Hikmahanto Juwana memperkirakan bahwa tindakan SK Migas tersebut ada hubungannya dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) membubarkan Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas) pada 13 November 2012 silam.
Seperti diketahui, dalam salah satu pertimbangannya, MK menyebut BP Migas kurang berpihak kepada kepentingan nasional. "Mungkin SK Migas melakukan itu karena ada keputusan MK harus lebih nasionalis," tutur Hikmahanto kepada Sindonews di Jakarta, Sabtu (5/1/2013).
Sebelumnya, SK Migas mengumumkan, pemerintah Indonesia mencopot Presiden Direktur Exxon Mobile Richard Owen dari jabatannya karena masalah penjualan aset Blok B Arun.
"Iya itu diganti, ada kaitannya dengan rilisnya arun enggak jadi. Kemarin kan Exxon bilang mau menjual aset Arun Blok B, tetapi setelah banyak perusahaan domestik nasional yang mau, dibatalin lepas asetnya," terang Kepala Divisi Humas SK Migas Hadi Prasetyo baru-baru ini.
"Bisa saja ada motif kesana supaya terlihat nasionalis. Kalau itu dimanfaatkan bisa saja," kata Wakil Direktur Reforminer Institute Komaidi Notonegoro ketika dihubungi Sindonews di Jakarta, Sabtu (5/1/2013).
Pada kesempatan terpisah, Guru Besar Hukum Universitas Indonesia (UI) Hikmahanto Juwana memperkirakan bahwa tindakan SK Migas tersebut ada hubungannya dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) membubarkan Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas) pada 13 November 2012 silam.
Seperti diketahui, dalam salah satu pertimbangannya, MK menyebut BP Migas kurang berpihak kepada kepentingan nasional. "Mungkin SK Migas melakukan itu karena ada keputusan MK harus lebih nasionalis," tutur Hikmahanto kepada Sindonews di Jakarta, Sabtu (5/1/2013).
Sebelumnya, SK Migas mengumumkan, pemerintah Indonesia mencopot Presiden Direktur Exxon Mobile Richard Owen dari jabatannya karena masalah penjualan aset Blok B Arun.
"Iya itu diganti, ada kaitannya dengan rilisnya arun enggak jadi. Kemarin kan Exxon bilang mau menjual aset Arun Blok B, tetapi setelah banyak perusahaan domestik nasional yang mau, dibatalin lepas asetnya," terang Kepala Divisi Humas SK Migas Hadi Prasetyo baru-baru ini.
(gpr)
Lihat Juga :
