PLTU Batang ditargetkan beroperasi mulai 2017
A
A
A
Sindonews.com - PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) menargetkan proyek pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Batang, Jawa Tengah akan beroperasi pada akhir 2017.
PLTU berkapasitas 2x1.000 Mega Watt (MW) dengan nilai proyek investasi Rp26 triliun ini akan masuk dalam sistem interkoneksi Jawa dan Bali.
"Kira-kira empat tahun lagi terwujud. Akhir 2017 mulai beroperasi yang akan mengaliri kawasan Pulau Jawa dn Pulau Bali," ujar Direktur Utama PLN, Nur Pamudji saat ditemui di Kemenko Perekonomian, Jakarta, Rabu (9/1/2013).
Pamudji menambahkan, penambahan PLTU ini akan memberikan kontribusi besar bagi sistem kelistrikan di Tanah Air. Dia menjelaskan bahwa beban penuh PLN pada Jawa dan Bali saat ini hanya berkisar 1.500 MW. "Jadi itu cukup besar untuk mengaliri daerah yang belum dipasok listrik," katanya.
Seperti diketahui, pembangunan proyek PLTU ini dilakukan melalui konsorsium PT Adaro Energy, J-Power dan perusahaan Jepang Itochu. Namun, pembangunannya terkendala pada 2012 lalu akibat protes dari masyarakat sekitar.
"Ya cuma masalah izin lahan saja yang sulit. Masyarakatnya tidak mau terima. Ya, Oktober ini bisa selesai soal lahan dan lainnya," pungkas Nur Pamudji.
PLTU berkapasitas 2x1.000 Mega Watt (MW) dengan nilai proyek investasi Rp26 triliun ini akan masuk dalam sistem interkoneksi Jawa dan Bali.
"Kira-kira empat tahun lagi terwujud. Akhir 2017 mulai beroperasi yang akan mengaliri kawasan Pulau Jawa dn Pulau Bali," ujar Direktur Utama PLN, Nur Pamudji saat ditemui di Kemenko Perekonomian, Jakarta, Rabu (9/1/2013).
Pamudji menambahkan, penambahan PLTU ini akan memberikan kontribusi besar bagi sistem kelistrikan di Tanah Air. Dia menjelaskan bahwa beban penuh PLN pada Jawa dan Bali saat ini hanya berkisar 1.500 MW. "Jadi itu cukup besar untuk mengaliri daerah yang belum dipasok listrik," katanya.
Seperti diketahui, pembangunan proyek PLTU ini dilakukan melalui konsorsium PT Adaro Energy, J-Power dan perusahaan Jepang Itochu. Namun, pembangunannya terkendala pada 2012 lalu akibat protes dari masyarakat sekitar.
"Ya cuma masalah izin lahan saja yang sulit. Masyarakatnya tidak mau terima. Ya, Oktober ini bisa selesai soal lahan dan lainnya," pungkas Nur Pamudji.
(gpr)