Pembatasan BBM subsidi, pemerintah andalkan sistem IT
A
A
A
Sindonews.com - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa mengungkapkan, pemerintah masih belum memiliki niat untuk menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi. Menurutnya, saat ini pemerintah akan lebih fokus ke pengendalian dan pembatasan.
Diketahui, pemerintah menganggarkan kuota BBM bersubsidi sebesar 46 juta kiloliter (kl) pada 2013. Namun, jumlah tersebut diperkirakan tidak akan mencukupi alias overkuota lagi.
Menurut Hatta, salah satu cara untuk membatasi BBM bersubsidi, yakni melakukan pengendalian dan pembatasan dengan Information Technology (IT). Karena itu, dia akan meminta Pertamina untuk mengawasi secara ketat.
"Karena kita tahu kan dalam 46 juta kl itu paling tidak 10-20 persen terjadi kebocoran, kalau kita kendalikan itu kan sudah luar biasa besar," jelas Hatta di kantornya, Jakarta, Selasa (15/1/2013).
Dia menjelaskan, dengan sistem tersebut, maka Pertamina dapat mengawasi BBM bersubsidi. "Itu bisa mengawasi dari bawah, sampai tiap pom bensin," lanjut dia.
Hatta beranggapan, ini merupakan upaya baru yang dilakukan pemerintah untuk mengawal agar penggunaan BBM bersubsidi tetap sesuai target. "Belum (pernah) diterapkan, kalau enggak salah mereka (Pertamina) sudah lakukan tender," tukas dia.
Diketahui, pemerintah menganggarkan kuota BBM bersubsidi sebesar 46 juta kiloliter (kl) pada 2013. Namun, jumlah tersebut diperkirakan tidak akan mencukupi alias overkuota lagi.
Menurut Hatta, salah satu cara untuk membatasi BBM bersubsidi, yakni melakukan pengendalian dan pembatasan dengan Information Technology (IT). Karena itu, dia akan meminta Pertamina untuk mengawasi secara ketat.
"Karena kita tahu kan dalam 46 juta kl itu paling tidak 10-20 persen terjadi kebocoran, kalau kita kendalikan itu kan sudah luar biasa besar," jelas Hatta di kantornya, Jakarta, Selasa (15/1/2013).
Dia menjelaskan, dengan sistem tersebut, maka Pertamina dapat mengawasi BBM bersubsidi. "Itu bisa mengawasi dari bawah, sampai tiap pom bensin," lanjut dia.
Hatta beranggapan, ini merupakan upaya baru yang dilakukan pemerintah untuk mengawal agar penggunaan BBM bersubsidi tetap sesuai target. "Belum (pernah) diterapkan, kalau enggak salah mereka (Pertamina) sudah lakukan tender," tukas dia.
(gpr)