PU prioritaskan bangun tol seksi Semanan-Sunter

Sindonews.com - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) melalui Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) menyatakan, seksi Semanan-Sunter adalah ruas yang dinilai paling siap dilakukan pembangunan konstruksi dari enam ruas tol dalam kota lainnya.

Kepala BPJT, Ahmad Gani Ghazali mengatakan, pada seksi Semanan-Sunter hanya sedikit pembebasan lahannya dan sebagian besar menggunakan model elevated (jalan layang). Selain itu, pada lintasan seksi proyek tol tersebut telah terpasang tiang pondasi dan selanjutnya pemerintah hanya tinggal melanjutkan pembangunan.

"Jika tidak ada masalah, pembangunannya bisa mulai dikerjakan pada akhir 2013 dan ditargetkan dapat beroperasi pada 2016 mendatang. Dengan beroperasinya seksi Semanan-Sunter diharapkan bisa membantu laju kendaraan dari Timur ke Barat Jakarta," kata Gani usai menghadiri wawancara khusus dengan MNC Business Channel di MNC Tower, Jakarta, Rabu (16/1/2013).

Seksi selanjutnya yang akan diperioritaskan pemerintah untuk dibangun adalah Kemayoran-Kampung Melayu. Menurut dia, seksi tol ini juga hanya sedikit lahan yang dibebaskan, sehingga mempermudah proses pengerjaan konstruksinya. Untuk keseluruhan enam ruas tol dalam kota, dia menargetkan dapat beroperasi seluruhnya pada 2020.

Gani melanjutkan, saat ini pemerintah dan perusahaan pemegang konsesi enam ruas tol dalam kota, PT Jakarta Toll Road Development (JTD) masih melakukan pembahasan terkait Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol (PPJT). Meskipun keseluruhan syarat telah dipenuhi JTD, namun kata Gani, kedua belah pihak masih harus mengkaji setiap pasal sebelum PPJT tersebut ditanda tangani keduanya.

"Kita targetkan akhir bulan ini PPJT enam ruas tol dalam kota bisa segera ditandatangani. Dalam PPJT tersebut akan terlihat hak dan kewajiban investor dan pemerintah. Setelah PPJT selesai, maka investor bisa mempunyai kekuatan hukum untuk memperoleh modal pinjaman dari perbankan," katanya.

Sebagai informasi, pembangunan enam ruas tol dalam kota ini membutuhkan dana sebesar Rp41,174 triliun. Dari dana tersebut, kata Gani, JTD bisa melakukan pinjaman perbankan sebesar 70 persen, sedangkan sisanya 30 persen harus dari dana pribadi perusahaan. Dari Rp41,174 triliun, menurutnya biaya pembasan lahan hanya berkisar Rp4-5 triliun.