Polemik 6 ruas tol coreng iklim investasi
A
A
A
Sindonews.com - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) melalui Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) menyatakan, polemik yang terjadi dalam rencana pembangunan proyek enam ruas tol dalam kota dikhawatirkan dapat mencoreng iklim investasi nasional.
"Jika proyek ini dibatalkan, kerugian yang diemban perusahaan tidak terlalu signifikan karena JTD (Jakarta Toll Road Development) baru mengeluarkan dana untuk studi kelayakan dan amdal pembangunan enam ruas tol saja," kata Kepala BPJT, Ahmad Gani Ghazali usai menghadiri wawancara khusus dengan MNC Business Channel di MNC Tower, Jakarta, Rabu (16/1/2013).
Menurut Gani, citra iklim investasi di Indonesia akan buruk dimata dunia jika proyek yang telah direncanakan sejak lama ini harus terhenti karena kebijakan pemerintah yang berubah-ubah. Hal ini, menurut dia, akan mempersulit investor untuk masuk dan menjalin kerja sama dengan pemerintah dalam rangka pembangunan infrastruktur di Tanah Air.
"Kedepannya masih ada ribuan kilometer pembangunan jalan tol yang siap ditender. Kita masih membutuhkan investor untuk pembangunan infrastruktur, terkait dengan terbatasnya APBN dan APBD yang telah diberikan oleh pemerintah," imbuhnya.
Dia lain pihak, Gani menjanjikan pembangunan enam ruas tol ini akan sejalan dengan ketersediaan fasilitas transportasi massal, melalui pembangunan khusus jalur busway atau TransJakarta di samping jalur enam ruas tol tersebut. Dua unsur, yaitu penambahan jalan dan ketersediaan transportasi massal dikatakannya sebagai upaya ampuh untuk mengurai kemacetan di Ibu Kota Jakarta.
"Jika proyek ini dibatalkan, kerugian yang diemban perusahaan tidak terlalu signifikan karena JTD (Jakarta Toll Road Development) baru mengeluarkan dana untuk studi kelayakan dan amdal pembangunan enam ruas tol saja," kata Kepala BPJT, Ahmad Gani Ghazali usai menghadiri wawancara khusus dengan MNC Business Channel di MNC Tower, Jakarta, Rabu (16/1/2013).
Menurut Gani, citra iklim investasi di Indonesia akan buruk dimata dunia jika proyek yang telah direncanakan sejak lama ini harus terhenti karena kebijakan pemerintah yang berubah-ubah. Hal ini, menurut dia, akan mempersulit investor untuk masuk dan menjalin kerja sama dengan pemerintah dalam rangka pembangunan infrastruktur di Tanah Air.
"Kedepannya masih ada ribuan kilometer pembangunan jalan tol yang siap ditender. Kita masih membutuhkan investor untuk pembangunan infrastruktur, terkait dengan terbatasnya APBN dan APBD yang telah diberikan oleh pemerintah," imbuhnya.
Dia lain pihak, Gani menjanjikan pembangunan enam ruas tol ini akan sejalan dengan ketersediaan fasilitas transportasi massal, melalui pembangunan khusus jalur busway atau TransJakarta di samping jalur enam ruas tol tersebut. Dua unsur, yaitu penambahan jalan dan ketersediaan transportasi massal dikatakannya sebagai upaya ampuh untuk mengurai kemacetan di Ibu Kota Jakarta.
(rna)