Resmikan lapangan gas baru, Jero akan disambut demo
Rabu, 16 Januari 2013 - 19:11 WIB
Resmikan lapangan gas baru, Jero akan disambut demo
A
A
A
Sindonews.com - Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik dijadwalkan akan meresmikan lapangan gas South Mahakam di Desa Senipah, Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kaltim, Kamis, (17/1/2013). Namun, rencana kedatangannya akan disambut demonstrasi.
Masa yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Kaltim untuk Blok Mahakam ingin menyampaikan aspirasi seputar tuntutan masyarakat setempat agar kontrak Total E&P Indonesia yang akan berakhir 2017 mendatang, tidak dilanjutkan.
“Negara harus mengambil alih penguasaan blok ini. Jika tidak, berarti Indonesia lebih memilih memberikan sedekah ke Negara lain. Pak Menteri harus tahu bahwa rakyat Kaltim sangat serius dengan tuntutan ini,” kata Ketua Aliansi Rakyat Kaltim untuk Blok Mahakam, Wahdiyat, Rabu (16/1/2013).
Aksi tersebut akan berlangsung di sekitar Bandara Sepinggan Balikpapan dan Hotel Novotel, hotel yang direncanakan Jero menginap. Wahdiyat menjamin, aspirasi akan disampaikan dengan tertib dan damai, tanpa kekerasan.
“Kami hanya ingin mengingatkan, inilah saatnya. Kita mampu kok melanjutkan operasional blok ini. Negara tidak perlu ragu-ragu untuk memutus kontrak Total,” kata Wahdiyat.
Sementara, terkait kekhawatiran para pekerja Total dengan rencana pemutusan kontrak Total ini, Wahdiyat meyakinkan, tidak akan ada pihak-pihak yang dirugikan dari keputusan pro rakyat ini.
“Mereka harus mengetahui, tidak akan ada rasionalisasi. Semua akan berjalan seperti biasa, termasuk kesejahteraan mereka,” ujarnya.
Dia menjelaskan, tuntutan ini adalah keinginan rakyat Kaltim yang berharap pemerintah pusat memberikan keadilan dalam porsi keuangan untuk membangun daerah. Jika dikelola sendiri, keuntungan besar bagi daerah dan Negara.
Sebaliknya, jika kontrak dilanjutkan, kesempatan bagi daerah untuk mengelola blok potensial ini, dipastikan terkubur.
Seperti ramai diberitakan, Blok Mahakam sejak 1967 dikuasai Total E & P Indonesie dari Prancis, dan Inpex Corporation dari Jepang. Saat berakhir kontrak pada 2017 atau genap 50 tahun ladang migas tersebut dikuasai perusahaan asing. Rakyat Kaltim berharap, ladang gas itu nantinya dikuasai Pertamina (BUMN) dan BUMD Pemprov Kaltim serta BUMD Pemkab Kutai Kartanegara.
Masa yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Kaltim untuk Blok Mahakam ingin menyampaikan aspirasi seputar tuntutan masyarakat setempat agar kontrak Total E&P Indonesia yang akan berakhir 2017 mendatang, tidak dilanjutkan.
“Negara harus mengambil alih penguasaan blok ini. Jika tidak, berarti Indonesia lebih memilih memberikan sedekah ke Negara lain. Pak Menteri harus tahu bahwa rakyat Kaltim sangat serius dengan tuntutan ini,” kata Ketua Aliansi Rakyat Kaltim untuk Blok Mahakam, Wahdiyat, Rabu (16/1/2013).
Aksi tersebut akan berlangsung di sekitar Bandara Sepinggan Balikpapan dan Hotel Novotel, hotel yang direncanakan Jero menginap. Wahdiyat menjamin, aspirasi akan disampaikan dengan tertib dan damai, tanpa kekerasan.
“Kami hanya ingin mengingatkan, inilah saatnya. Kita mampu kok melanjutkan operasional blok ini. Negara tidak perlu ragu-ragu untuk memutus kontrak Total,” kata Wahdiyat.
Sementara, terkait kekhawatiran para pekerja Total dengan rencana pemutusan kontrak Total ini, Wahdiyat meyakinkan, tidak akan ada pihak-pihak yang dirugikan dari keputusan pro rakyat ini.
“Mereka harus mengetahui, tidak akan ada rasionalisasi. Semua akan berjalan seperti biasa, termasuk kesejahteraan mereka,” ujarnya.
Dia menjelaskan, tuntutan ini adalah keinginan rakyat Kaltim yang berharap pemerintah pusat memberikan keadilan dalam porsi keuangan untuk membangun daerah. Jika dikelola sendiri, keuntungan besar bagi daerah dan Negara.
Sebaliknya, jika kontrak dilanjutkan, kesempatan bagi daerah untuk mengelola blok potensial ini, dipastikan terkubur.
Seperti ramai diberitakan, Blok Mahakam sejak 1967 dikuasai Total E & P Indonesie dari Prancis, dan Inpex Corporation dari Jepang. Saat berakhir kontrak pada 2017 atau genap 50 tahun ladang migas tersebut dikuasai perusahaan asing. Rakyat Kaltim berharap, ladang gas itu nantinya dikuasai Pertamina (BUMN) dan BUMD Pemprov Kaltim serta BUMD Pemkab Kutai Kartanegara.
(izz)
