APEI : Kode etik SIPE rampung akhir Februari
Senin, 04 Februari 2013 - 12:57 WIB
APEI : Kode etik SIPE rampung akhir Februari
A
A
A
Sindonews.com - Untuk mendukung peningkatan integritas dan kualitas anggota bursa (AB), Asosiasi Perusahaan Efek Indonesia (APEI) mengaku tengah merampungkan kerangka kode etik terkait Sistem Informasi Perusahaan Efek (SIPE) yang ditargetkan rampung pada akhir Februari tahun ini.
"Saat ini sudah jadi bentuk web case. Sekarang sedang tahap perjanjian anggota bursa atau term conditions, jadi seperti ada kode etiknya," terang Ketua APEI, Lily Widjaja di gedung Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Senin (4/2/2013).
SIPE ini, lanjut Lily, dibangun karena ada kebutuhan para anggota bursa. "Dengan adanya SIPE ini diharapkan dapat menjaga industri pasar modal dengan membagi informasi karyawan dan nasabah yang bandel di pasar modal kita," tambah dia.
Untuk mendukung terbitnya kode etik tersebut, Lily menjelaskan, pihaknya telah bekerja sama dengan BEI. Selain itu, penyusunan kode etik dalam SIPE ini, diakui Lily, juga dibantu oleh Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM).
Secara rinci dalam SIPE nantinya, perusahaan efeklah yang memiliki kewenangan untuk memasukkan data yang berkenaan dengan kode etik yang disusun.
"Bisa saja ada direksi yang telah mendapatkan wewenang untuk mengisi data dalam SIPE tersebut, tetapi kita ingin yang input data adalah presiden direktur perusahaan efek. SIPE itu harus punya dasar, ada fakta dan tidak bersifat dugaan. Masuk ke SIPE tersebut harus ada aturan main," tutur Lily.
"Saat ini sudah jadi bentuk web case. Sekarang sedang tahap perjanjian anggota bursa atau term conditions, jadi seperti ada kode etiknya," terang Ketua APEI, Lily Widjaja di gedung Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Senin (4/2/2013).
SIPE ini, lanjut Lily, dibangun karena ada kebutuhan para anggota bursa. "Dengan adanya SIPE ini diharapkan dapat menjaga industri pasar modal dengan membagi informasi karyawan dan nasabah yang bandel di pasar modal kita," tambah dia.
Untuk mendukung terbitnya kode etik tersebut, Lily menjelaskan, pihaknya telah bekerja sama dengan BEI. Selain itu, penyusunan kode etik dalam SIPE ini, diakui Lily, juga dibantu oleh Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM).
Secara rinci dalam SIPE nantinya, perusahaan efeklah yang memiliki kewenangan untuk memasukkan data yang berkenaan dengan kode etik yang disusun.
"Bisa saja ada direksi yang telah mendapatkan wewenang untuk mengisi data dalam SIPE tersebut, tetapi kita ingin yang input data adalah presiden direktur perusahaan efek. SIPE itu harus punya dasar, ada fakta dan tidak bersifat dugaan. Masuk ke SIPE tersebut harus ada aturan main," tutur Lily.
(rna)
Lihat Juga :
