Muhaimin awasi masa transisi pelaksanaan outsourcing

Sindonews.com - Masa transisi pelaksanaan outsourcing yang berlangsung 12 bulan perlu pengawasan ketat agar sesuai dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja (Permenakertrans) No 19/2012 tentang Syarat-syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain.

Namun, dalam pelaksanaan masa transisi ini, yang harus ditekankan adalah peningkatan job security (keberlangsungan kerja) bagi para pekerja/buruh dan menghindari terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat peralihan status kontrak kerja ini.

"Proses transisi outsourcing terus bergulir dengan baik. Kita terus mendorong agar pihak perusahaan dan buruh memanfaatkan masa transisi ini agar pelaksanaan outsourcing dapat berjalan sesuai peraturan yang berlaku," kata Menteri tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar dalam keterangan tertulis kepada Sindonews, Senin (4/2/2013).

Menurutnya, berdasarkan laporan dari beberepa daerah, masa transisi pelaksanaan outsoutsing ini terus bergulir. Sudah banyak perusahaan yang melaporkan telah melakukan peralihan kontrak kerja dari PKWT (perjanjian kerja waktu tertentu) menjadi PKWTT (perjanjian kerja waktu tidak tertentu).

"Kita Awasi pelaksanaannya di masa transisi ini agar tidak terjadi PHK dan keberlangsungan kerja pekerja tetap terwujud. kita dorong pengusaha dan pekerja agar menggelar dialog secara bipartite, namun tetap berpatokan pada Permenakertrans," kata Muhaimin.

Dengan diundangkannya permenakertrans No 19/2012, maka perusahaan pemberi pekerjaan, perusahaan penerima pemborongan ataupun perusahaan penyedia jasa pekerja wajib menyesuaikan paling lambat 12 bulan.

"Kita berdayakan dinas-dinas tenaga kerja dan komite pengawas yang beranggotakan unsur Serikat Pekerja dan Apindo dari tingkat pusat hingga daerah untuk mengawasi transisi," kata Muhaimin.