Cegah kartel, DPR usul bentuk Badan Otoritas Pangan
Selasa, 12 Februari 2013 - 08:16 WIB
Cegah kartel, DPR usul bentuk Badan Otoritas Pangan
A
A
A
Sindonews.com - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengusulkan pembentukan Badan Otoritas Pangan untuk menangkal praktek kartel pangan yang marak di Tanah Air.
Badan Otoritas Pangan ini akan diberi kewenangan untuk mengendalikan stok dan harga bahan pangan di dalam negeri seperti halnya Badan Urusan Logistik (Bulog) di era Orde Baru. Artinya, impor pangan tidak akan dilakukan oleh perusahaan-perusahaan importir yang diduga kuat melakukan kartel.
"Harga pangan ini tidak lagi diserahkan kepada mekanisme pasar, harus dikendalikan oleh pemerintah. Nanti yang namanya Badan Otoritas Pangan itu diberi kewenangan penuh seperti Bulog zaman dahulu," jelas Anggota DPR Komisi IV Firman Soebagyo kepada wartawan di Gedung DPR, Senin (11/2/2013) malam.
Firman menambahkan, pihaknya tidak ingin menyerahkan kewenangan pengendalian harga pangan tersebut kepada Bulog. Menurut dia, Bulog tidak bisa melaksanakan tugas tersebut karena ketidakmampuan sumber daya manusianya. Karena itu, lebih baik dibentuk badan baru dengan budaya baru dan sumber daya manusia (SDM) berkualitas.
"Manusianya (Bulog) harus diperbaiki. Lembaganya sudah baik, infrastrukturnya juga tapi manajemen dan manusianya," ucap Firman.
Sebelumnya diberitakan, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menyatakan, ada enam komoditas pangan yang berpotensi kartel di Indonesia. Mulai dari perdagangan daging sapi hingga beras disebut-sebut dikuasai oleh beberapa pihak.
"Komoditas strategis yang berpotensi kartel, yaitu daging sapi, daging ayam, gula, kedelai, jagung, beras," sebut Wakil Ketua Kadin bidang Bulog, Natsir Mansyur pekan lalu.
Sebagai indikasi adanya kartel, dia menuturkan bagaimana harga daging di Indonesia bisa sangat fluktuatif dan tidak masuk akal. "Dari 2009 ke 2012 bisa mningkat sampai 100 persen. Misalnya, daging sapi dulu Rp63 ribu (per kg) sekarang Rp95 ribu. Padahal di negara asalnya Rp53 ribu," tukas Natsir.
Badan Otoritas Pangan ini akan diberi kewenangan untuk mengendalikan stok dan harga bahan pangan di dalam negeri seperti halnya Badan Urusan Logistik (Bulog) di era Orde Baru. Artinya, impor pangan tidak akan dilakukan oleh perusahaan-perusahaan importir yang diduga kuat melakukan kartel.
"Harga pangan ini tidak lagi diserahkan kepada mekanisme pasar, harus dikendalikan oleh pemerintah. Nanti yang namanya Badan Otoritas Pangan itu diberi kewenangan penuh seperti Bulog zaman dahulu," jelas Anggota DPR Komisi IV Firman Soebagyo kepada wartawan di Gedung DPR, Senin (11/2/2013) malam.
Firman menambahkan, pihaknya tidak ingin menyerahkan kewenangan pengendalian harga pangan tersebut kepada Bulog. Menurut dia, Bulog tidak bisa melaksanakan tugas tersebut karena ketidakmampuan sumber daya manusianya. Karena itu, lebih baik dibentuk badan baru dengan budaya baru dan sumber daya manusia (SDM) berkualitas.
"Manusianya (Bulog) harus diperbaiki. Lembaganya sudah baik, infrastrukturnya juga tapi manajemen dan manusianya," ucap Firman.
Sebelumnya diberitakan, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menyatakan, ada enam komoditas pangan yang berpotensi kartel di Indonesia. Mulai dari perdagangan daging sapi hingga beras disebut-sebut dikuasai oleh beberapa pihak.
"Komoditas strategis yang berpotensi kartel, yaitu daging sapi, daging ayam, gula, kedelai, jagung, beras," sebut Wakil Ketua Kadin bidang Bulog, Natsir Mansyur pekan lalu.
Sebagai indikasi adanya kartel, dia menuturkan bagaimana harga daging di Indonesia bisa sangat fluktuatif dan tidak masuk akal. "Dari 2009 ke 2012 bisa mningkat sampai 100 persen. Misalnya, daging sapi dulu Rp63 ribu (per kg) sekarang Rp95 ribu. Padahal di negara asalnya Rp53 ribu," tukas Natsir.
(rna)
Lihat Juga :
