Jumlah hotel kritis di Jabar makin mengkhawatirkan
Rabu, 13 Februari 2013 - 15:23 WIB
Jumlah hotel kritis di Jabar makin mengkhawatirkan
A
A
A
Sindonews.com - Jumlah hotel kritis di Jawa Barat terutama di kabupaten/kota semakin mengkhawatirkan. Minimnya okupansi menjadi penyebab utama.
Hal tersebut dikemukakan Ketua Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Jabar Herman Muhtar menanggapi kasus pembunuhan salah seorang manajemen salah satu hotel di Ciamis, belum lama ini. Menurut dia, okupansi hotel di daerah sangat mengkhawatirkan. Akibatnya, manajemen hotel banyak yang rugi.
Di Ciamis saja, rata rata okupansi hotel 29 persen. Selain Ciamis, tidak sedikit hotel di kabupaten/kota lainnya yang mengalami penurunan okupansi.
"Untuk menutup biaya operasional, okupansi hotel harus di atas 40 persen. Apabila kurang dari itu, kita menghadapi posisi sulit. Dan tidak sedikit yang kritis," jelas Herman kepada wartawan di Bandung, Rabu (13/2/2013).
Rendahnya okupansi hotel di daerah, menyebabkan kerugian di kalangan manajemen hotel. Padahal, mereka mesti membayar gaji karyawan, biaya operasional, dan perlengkapan lainnya. Apabila kondisi tersebut dibiarkan, tidak sedikit manajemen hotel yang menanggung kerugian.
Ketika ditanya jumlah hotel di Jabar yang kritis, Herman belum bisa menyebutkan secara pasti jumlah hotel yang kritis. Namun, hotel yang kritis yaitu hotel dengan okupansi sangat rendah dan tidak bisa melakukan penyesuaian terhadap perkembangan pariwisata.
"Kalau mereka tidak melakukan penyesuaian, seperti perbaikan pelayanan, fasilitas kamar, dan lainnya pasti akan kalah bersaing," pungkas dia.
Kondisi tersebut tidak hanya terjadi di daerah, tapi juga kota/kabupaten tujuan wisata seperti Bandung, Pangandaran, Sukabumi, dan lainnya. Menurut dia, upaya menaikkan kunjungan wisatawan ke daerah tidak hanya dilakukan pelaku usaha. Pemerintah perlu men-drive dengan berbagai upaya dan regulasi, agar wisatawan berkunjung ke daerah.
"Insfrastruktur ke tempat wisata harus diperbaiki. Bagaimana mereka akan berkunjung kalau jalannya rusak," jelas dia.
Selain itu, lanjut dia, pertumbuhan hotel di Jawa Barat sangat tidak sebanding dengan jumlah wisatawan. Saat ini, jumlah hotel di Jabar lebih dari 1.500 buah. Dalam satu tahun terakhir, bertambah sekitar 100 unit. Pertumbuhan hotel tanpa diiringi peningkatan kunjungan wisatawan mengancam kelangsungan hotel lainnya.
"Pemerintah harusnya menyesuaian izin pembangunan hotel dengan rata-rata wisatawan yang berkunjung ke suatu daerah. Dengan begitu, bisnis hotel tidak menghadapi ancaman kebangkrutan akibat minimnya okupansi," beber dia.
Sementara saat ini, pembangunan hotel cenderung tanpa batasan. Seperti di kawasan wisata Pangandaran, pasca tsunami yang terjadi beberapa waktu lalu, pembangunan hotel terus terjadi. Sementara musim liburan tidak terjadi setiap waktu. Akibatnya pada hari kerja, okupansinya sangat rendah.
Hal tersebut dikemukakan Ketua Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Jabar Herman Muhtar menanggapi kasus pembunuhan salah seorang manajemen salah satu hotel di Ciamis, belum lama ini. Menurut dia, okupansi hotel di daerah sangat mengkhawatirkan. Akibatnya, manajemen hotel banyak yang rugi.
Di Ciamis saja, rata rata okupansi hotel 29 persen. Selain Ciamis, tidak sedikit hotel di kabupaten/kota lainnya yang mengalami penurunan okupansi.
"Untuk menutup biaya operasional, okupansi hotel harus di atas 40 persen. Apabila kurang dari itu, kita menghadapi posisi sulit. Dan tidak sedikit yang kritis," jelas Herman kepada wartawan di Bandung, Rabu (13/2/2013).
Rendahnya okupansi hotel di daerah, menyebabkan kerugian di kalangan manajemen hotel. Padahal, mereka mesti membayar gaji karyawan, biaya operasional, dan perlengkapan lainnya. Apabila kondisi tersebut dibiarkan, tidak sedikit manajemen hotel yang menanggung kerugian.
Ketika ditanya jumlah hotel di Jabar yang kritis, Herman belum bisa menyebutkan secara pasti jumlah hotel yang kritis. Namun, hotel yang kritis yaitu hotel dengan okupansi sangat rendah dan tidak bisa melakukan penyesuaian terhadap perkembangan pariwisata.
"Kalau mereka tidak melakukan penyesuaian, seperti perbaikan pelayanan, fasilitas kamar, dan lainnya pasti akan kalah bersaing," pungkas dia.
Kondisi tersebut tidak hanya terjadi di daerah, tapi juga kota/kabupaten tujuan wisata seperti Bandung, Pangandaran, Sukabumi, dan lainnya. Menurut dia, upaya menaikkan kunjungan wisatawan ke daerah tidak hanya dilakukan pelaku usaha. Pemerintah perlu men-drive dengan berbagai upaya dan regulasi, agar wisatawan berkunjung ke daerah.
"Insfrastruktur ke tempat wisata harus diperbaiki. Bagaimana mereka akan berkunjung kalau jalannya rusak," jelas dia.
Selain itu, lanjut dia, pertumbuhan hotel di Jawa Barat sangat tidak sebanding dengan jumlah wisatawan. Saat ini, jumlah hotel di Jabar lebih dari 1.500 buah. Dalam satu tahun terakhir, bertambah sekitar 100 unit. Pertumbuhan hotel tanpa diiringi peningkatan kunjungan wisatawan mengancam kelangsungan hotel lainnya.
"Pemerintah harusnya menyesuaian izin pembangunan hotel dengan rata-rata wisatawan yang berkunjung ke suatu daerah. Dengan begitu, bisnis hotel tidak menghadapi ancaman kebangkrutan akibat minimnya okupansi," beber dia.
Sementara saat ini, pembangunan hotel cenderung tanpa batasan. Seperti di kawasan wisata Pangandaran, pasca tsunami yang terjadi beberapa waktu lalu, pembangunan hotel terus terjadi. Sementara musim liburan tidak terjadi setiap waktu. Akibatnya pada hari kerja, okupansinya sangat rendah.
(gpr)
Lihat Juga :
