Komisi VI DPR akan selesaikan kredit UMKM
A
A
A
Sindonews.com - Komisi VI DPR RI besok pagi akan meninjau para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di DIY-Jateng yang menjadi korban gempa 2006. Kedatangan para wakil rakyat ini untuk memastikan penyelesaian kredit macet yang ditanggung mereka, termasuk bagi para nasabah di koperasi dan lembaga keuangan lainnya.
Kepala Disperindagkop dan UMKM, Riyadi Ida Bagus mengatakan, kunjungan Komisi VI DPR akan dipusatkan di Krebet, Pajangan Bantul. Daerah ini menjadi salah satu sentra industri topeng yang terdampak gempa bumi.
“Hari ini komisi VI bersama dengan Kementerian BUMN dan Kementerian terkait akan mengecek langsung kondisi UMKM yang menjadi korban gempa,” tutur Riyadi di Yogyakarta, Rabu (13/2/2013).
Sebelumnya, Komisi VI DPR telah menetapkan penghapusan kredit bagi debitur UMKM di perbankan BUMN. Kehadiran mereka juga untuk menuntaskan sisa kredit yang ada di koperasi dan lembaga keuangan lainnya, termasuk menentukan mekanisme penyelesaian dan penghapusan kredit gempa para pelaku UMKM.
Saat ini, ada sekitar 21 koperasi yang menanggung kredit macet yang dialami para pelaku UMKM. Total kreditnya mencapai Rp7,083 miliar. Sebelumnya jumlah kredit pokok yang ada hanya Rp5,44 miliar. Namun karena ada bunga dan denda, jumlah kredit ini melonjak menjadi Rp7,08 miliar.
Selain itu, masih ada sekitar Rp661,4 juta kredit lainnya di lembaha keuangan lain, dan sekitar Rp553 juta di BUMN non perbankan. “Harapan kita yang koperasi ini bisa diselesaikan dengan CSR oleh BUMN non perbankan,” tandas Riyadi.
Kepala Disperindagkop dan UMKM, Riyadi Ida Bagus mengatakan, kunjungan Komisi VI DPR akan dipusatkan di Krebet, Pajangan Bantul. Daerah ini menjadi salah satu sentra industri topeng yang terdampak gempa bumi.
“Hari ini komisi VI bersama dengan Kementerian BUMN dan Kementerian terkait akan mengecek langsung kondisi UMKM yang menjadi korban gempa,” tutur Riyadi di Yogyakarta, Rabu (13/2/2013).
Sebelumnya, Komisi VI DPR telah menetapkan penghapusan kredit bagi debitur UMKM di perbankan BUMN. Kehadiran mereka juga untuk menuntaskan sisa kredit yang ada di koperasi dan lembaga keuangan lainnya, termasuk menentukan mekanisme penyelesaian dan penghapusan kredit gempa para pelaku UMKM.
Saat ini, ada sekitar 21 koperasi yang menanggung kredit macet yang dialami para pelaku UMKM. Total kreditnya mencapai Rp7,083 miliar. Sebelumnya jumlah kredit pokok yang ada hanya Rp5,44 miliar. Namun karena ada bunga dan denda, jumlah kredit ini melonjak menjadi Rp7,08 miliar.
Selain itu, masih ada sekitar Rp661,4 juta kredit lainnya di lembaha keuangan lain, dan sekitar Rp553 juta di BUMN non perbankan. “Harapan kita yang koperasi ini bisa diselesaikan dengan CSR oleh BUMN non perbankan,” tandas Riyadi.
(gpr)