Karen masih kurang pro kepentingan nasional
Jum'at, 22 Februari 2013 - 15:58 WIB
Karen masih kurang pro kepentingan nasional
A
A
A
Sindonews.com - Direktur Eksekutif Indonesia Resources Studies (IRESS), Marwan Batubara menilai, Direktur Utama Pertamina Karen Agustiawan kurang menunjukkan keberpihakannya kepada kepentingan nasional selama 5 tahun masa jabatannya.
"Saya melihat belum optimal (membela kepentingan nasional)," kata Marwan saat dihubungi Sindonews di Jakarta, Jumat (22/2/2013).
Marwan menyebut sikap Karen dalam persoalan kontrak Blok Mahakam yang kini masih dipegang perusahaan minyak asal Perancis, Total E&P, sebagai salah satu bukti kurang berpihaknya Karen pada kepentingan nasional.
Menurutnya, seharusnya Karen secara tegas meminta kepada pemerintah agar kontrak Total E&P di blok tersebut tidak diperpanjang dan memberikannya kepada Pertamina. "Kita bisa melihat dari kasus Blok Mahakam. Kita berharap dia berdiri paling depan," ujar dia.
Namun, pihaknya menyatakan akan mendukung Karen bila Dirut yang masuk sebagai salah pebisnis perempuan paling berpengaruh di dunia ini mau berkomitmen untuk lebih tegas dalam membela kepentingan bangsa.
"Tapi bisa saja ada komitmen itu ke depan. Seandainya Bu Karen bisa demikian, bukan hanya saya, masyarakat pasti akan mendukung," tandas Marwan.
Seperti diketahui, masa jabatan Karen Agustiawan sebagai Dirut Pertamina akan habis pada Maret 2013. Belum diketahui apakah masa jabatannya akan diperpanjang atau tidak.
Keputusan mengenai penunjukan Dirut Pertamina berada di tangan Menteri BUMN Dahlan Iskan dan Menteri ESDM Jero Wacik. Kedua menteri tersebut masih enggan mengomentari hal ini. Mereka mengaku belum mengantongi nama untuk Dirut Pertamina periode berikutnya.
"Saya melihat belum optimal (membela kepentingan nasional)," kata Marwan saat dihubungi Sindonews di Jakarta, Jumat (22/2/2013).
Marwan menyebut sikap Karen dalam persoalan kontrak Blok Mahakam yang kini masih dipegang perusahaan minyak asal Perancis, Total E&P, sebagai salah satu bukti kurang berpihaknya Karen pada kepentingan nasional.
Menurutnya, seharusnya Karen secara tegas meminta kepada pemerintah agar kontrak Total E&P di blok tersebut tidak diperpanjang dan memberikannya kepada Pertamina. "Kita bisa melihat dari kasus Blok Mahakam. Kita berharap dia berdiri paling depan," ujar dia.
Namun, pihaknya menyatakan akan mendukung Karen bila Dirut yang masuk sebagai salah pebisnis perempuan paling berpengaruh di dunia ini mau berkomitmen untuk lebih tegas dalam membela kepentingan bangsa.
"Tapi bisa saja ada komitmen itu ke depan. Seandainya Bu Karen bisa demikian, bukan hanya saya, masyarakat pasti akan mendukung," tandas Marwan.
Seperti diketahui, masa jabatan Karen Agustiawan sebagai Dirut Pertamina akan habis pada Maret 2013. Belum diketahui apakah masa jabatannya akan diperpanjang atau tidak.
Keputusan mengenai penunjukan Dirut Pertamina berada di tangan Menteri BUMN Dahlan Iskan dan Menteri ESDM Jero Wacik. Kedua menteri tersebut masih enggan mengomentari hal ini. Mereka mengaku belum mengantongi nama untuk Dirut Pertamina periode berikutnya.
(gpr)
Lihat Juga :
