Wapres minta jajaran pemerintah hindari revisi anggaran

Kamis, 07 Maret 2013 - 18:52 WIB
Wapres minta jajaran...
Wapres minta jajaran pemerintah hindari revisi anggaran
A A A
Sindonews.com - Wakil Presiden (Wapres) Boediono meminta jajaran pemerintahan untuk belajar dari pengalaman tahun-tahun sebelumnya dalam perencanaan anggaran. Ia berharap agar perencanaan anggaran 2013 dilakukan dengan teliti dan cerman, serta sebisa mungkin menghindari adanya revisi.

"Alangkah baiknya kalau kita rencanakan program sedari awal, sehingga kita menghindari revisi-revisi yang tidak perlu. Memang tidak mungkin nol revisi karena seringkali ada perubahan dalam pelaksanaannya, tapi kemungkinan anggaran dibintangi atau direvisi harus kita minimalkan dari sekarang," kata Boediono seperti dilansir dari situs Sekretariat Kabinet, Kamis (7/3/2013).

Dalam rapat yang dihadiri sejumlah menteri Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II hari ini, Boediono mengingatkan seluruh jajaran pemerintah agar memanfatkan masa kerja Kabinet Indonesia Bersatu ke-dua yang tinggal beberapa belas bulan lagi dengan sebaik-baiknya.

"Ini masa akhir tugas kita, Kabinet Indonesia Bersatu kedua. Sudah ada petunjuk-petunjuk dan arahan Presiden. Tujuannya, kita menyelesaikan tugas secara maksimal," ujar Wapres.

Boediono menyebutkan dua hal mengenai penyusunan anggaran 2014, yang perlu mendapatkan perhatian khusus. Yang pertama, para pimpinan kementerian dan lembaga harus memperhatikan dengan cermat daftar prioritas rencana kerja 2014. Tidak boleh ada lagi poin-poin yang belum terperinci sehingga menyulitkan implementasi program atau menimbulkan revisi di kemudian hari.

Kedua, seluruh jajaran pemerintah harus mampu menjalankan langkah-langkah yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi tanpa harus tergantung pada dana APBN. Misalnya, merumuskan kebijakan dan aturan-aturan yang dapat mendorong pertumbuhan.

Langkah lainnya, misalnya melancarkan pekerjaan proyek-proyek BUMN atau public private partnerships (PPP) yang telah berjalan tapi terhambat karena berbagai persoalan. "Proyek seperti itu, yang tidak memerlukan dana dari APBN, juga harus kita dorong," kata Boediono.
(gpr)
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Berita Terkait
Jokowi Minta Para Menteri...
Jokowi Minta Para Menteri Tiru Kementerian PUPR, Belanja Anggaran di Awal Tahun
Demi Pemulihan Ekonomi,...
Demi Pemulihan Ekonomi, KKP Realokasi Anggaran Rp483 Miliar
Komisi IV DPR Dukung...
Komisi IV DPR Dukung Penambahan Pagu Anggaran KKP Rp3,45 Triliun
Tahap II, Kemenag Salurkan...
Tahap II, Kemenag Salurkan 4,6 Juta Bantuan Paket Data untuk Siswa Madrasah
Rincian Pemangkasan...
Rincian Pemangkasan Anggaran Kementerian/Lembaga
Bappenas Pangkas 344...
Bappenas Pangkas 344 Pos Anggaran Kementerian dan Lembaga
Berita Terkini
Asprindo Dorong Skema...
Asprindo Dorong Skema Hybrid Pengelolaan Blok Andaman
2 jam yang lalu
20 Negara Pengimpor...
20 Negara Pengimpor Terbesar Produk China, Indonesia Peringkat Berapa?
2 jam yang lalu
Industri Diajak Bergerak...
Industri Diajak Bergerak Cepat Adopsi Energi Surya
4 jam yang lalu
Migrasi Pertamax ke...
Migrasi Pertamax ke Pertalite, Subsidi BBM Terancam Jebol Rp19,5 Triliun
4 jam yang lalu
Komitmen Perbaikan Tata...
Komitmen Perbaikan Tata Kelola Pengadaan Energi, Pertamina Patra Niaga Gelar FGD
5 jam yang lalu
Rupiah Menguat dalam...
Rupiah Menguat dalam Sepekan, Simak Prediksi Pekan Depan
6 jam yang lalu
Infografis
10 Kementerian/Lembaga...
10 Kementerian/Lembaga dengan Anggaran Terbesar di 2026
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved