Wapres minta jajaran pemerintah hindari revisi anggaran

Kamis, 07 Maret 2013 - 18:52 WIB
Wapres minta jajaran...
Wapres minta jajaran pemerintah hindari revisi anggaran
A A A
Sindonews.com - Wakil Presiden (Wapres) Boediono meminta jajaran pemerintahan untuk belajar dari pengalaman tahun-tahun sebelumnya dalam perencanaan anggaran. Ia berharap agar perencanaan anggaran 2013 dilakukan dengan teliti dan cerman, serta sebisa mungkin menghindari adanya revisi.

"Alangkah baiknya kalau kita rencanakan program sedari awal, sehingga kita menghindari revisi-revisi yang tidak perlu. Memang tidak mungkin nol revisi karena seringkali ada perubahan dalam pelaksanaannya, tapi kemungkinan anggaran dibintangi atau direvisi harus kita minimalkan dari sekarang," kata Boediono seperti dilansir dari situs Sekretariat Kabinet, Kamis (7/3/2013).

Dalam rapat yang dihadiri sejumlah menteri Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II hari ini, Boediono mengingatkan seluruh jajaran pemerintah agar memanfatkan masa kerja Kabinet Indonesia Bersatu ke-dua yang tinggal beberapa belas bulan lagi dengan sebaik-baiknya.

"Ini masa akhir tugas kita, Kabinet Indonesia Bersatu kedua. Sudah ada petunjuk-petunjuk dan arahan Presiden. Tujuannya, kita menyelesaikan tugas secara maksimal," ujar Wapres.

Boediono menyebutkan dua hal mengenai penyusunan anggaran 2014, yang perlu mendapatkan perhatian khusus. Yang pertama, para pimpinan kementerian dan lembaga harus memperhatikan dengan cermat daftar prioritas rencana kerja 2014. Tidak boleh ada lagi poin-poin yang belum terperinci sehingga menyulitkan implementasi program atau menimbulkan revisi di kemudian hari.

Kedua, seluruh jajaran pemerintah harus mampu menjalankan langkah-langkah yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi tanpa harus tergantung pada dana APBN. Misalnya, merumuskan kebijakan dan aturan-aturan yang dapat mendorong pertumbuhan.

Langkah lainnya, misalnya melancarkan pekerjaan proyek-proyek BUMN atau public private partnerships (PPP) yang telah berjalan tapi terhambat karena berbagai persoalan. "Proyek seperti itu, yang tidak memerlukan dana dari APBN, juga harus kita dorong," kata Boediono.
(gpr)
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Berita Terkait
Jokowi Minta Para Menteri...
Jokowi Minta Para Menteri Tiru Kementerian PUPR, Belanja Anggaran di Awal Tahun
Demi Pemulihan Ekonomi,...
Demi Pemulihan Ekonomi, KKP Realokasi Anggaran Rp483 Miliar
Komisi IV DPR Dukung...
Komisi IV DPR Dukung Penambahan Pagu Anggaran KKP Rp3,45 Triliun
Tahap II, Kemenag Salurkan...
Tahap II, Kemenag Salurkan 4,6 Juta Bantuan Paket Data untuk Siswa Madrasah
Rincian Pemangkasan...
Rincian Pemangkasan Anggaran Kementerian/Lembaga
Bappenas Pangkas 344...
Bappenas Pangkas 344 Pos Anggaran Kementerian dan Lembaga
Berita Terkini
Pupuk Kaltim Perkuat...
Pupuk Kaltim Perkuat Green and Smart Port, Dukung Daya Saing Industri dan Logistik
10 menit yang lalu
Prabowo Merasa Berutang...
Prabowo Merasa Berutang ke Warga Maluku saat Resmikan LNG Abadi Masela: Janji Dibayar
17 menit yang lalu
Kirim Uang ke Luar Negeri...
Kirim Uang ke Luar Negeri Lebih Hemat: Pakai BRImo dan Nikmati Cashback Rp50.000
26 menit yang lalu
5 Negara Pengirim Modal...
5 Negara Pengirim Modal Terbesar ke Indonesia, Ini Rajanya dalam 10 Tahun Terakhir
42 menit yang lalu
Era Coretax Didorong...
Era Coretax Didorong Jadi Momentum Reformasi Pemotongan Pajak Penghasilan
1 jam yang lalu
IHSG Terus Berlari ke...
IHSG Terus Berlari ke Level 6.108 hingga Akhir Sesi, Transaksi Bursa Cetak Rp13,2 Triliun
1 jam yang lalu
Infografis
Ancaman Perang Kian...
Ancaman Perang Kian Nyata, 8 Negara Minta Warganya Tinggalkan Iran
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved