BPH Migas: Stop ekspor gas bumi!

Sindonews.com - Badan Pengatur Kegiatan Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) meminta pemerintah menghentikan ekspor gas, agar kerugian devisa negara akibat ekspor dapat ditekan.

"Saya menyarankan pemerintah agar menyetop praktik ekspor gas. Kalau ada orang bilang ekspor LNG bagus, bulu kuduk saya merinding," kata Anggota Komite BPH Migas, Qoyum Tjandranegara dalam Seminar Open Acess di Kementrian Perindustrian, Jakarta, Rabu (13/3/2013).

Qoyum berpendapat, ekspor gas secara besar-besaran yang dilakukan pemerintah saat ini menyebabkan kerugian devisa yang jumlahnya mencapai ratusan triliun. "Mulai 2011 itu, kita kehilangan devisa sampai Rp183 triliun, belum lagi yang sebelum-sebelumnya. Mengekspor gas itu merugikan negara, tapi sekarang masih saja mengekspor," ungkapnya.

Dia menegaskan, ekspor gas secara berlebihan merupakan salah satu permasalahan utama dalam kebijakan energi nasional. Lebih dari 50 persen gas bumi Indonesia diekspor ke berbagai negara seperti Singapura, Korea, Malaysia, dan negara-negara lainnya.

"Produksi gas 1,5 juta barel per hari ekuivalen dan bisa naik lagi. 1,5 juta itu kira-kira di atas 50 persen diekspor, mengekspor gas itu kan kita kehilangan devisa," ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, Dirjen Industri Berbasis Manufaktur Kemenperin, Panggah Susanto menyatakan, bahwa pertumbuhan industri non migas perlu didukung oleh beberapa hal, salah satunya adalah pasokan gas. Saat ini, pasokan gas kurang memadai, sehingga daya saing industri di dalam negeri tidak maksimal.

"Dengan terus meningkatnya pertumbuhan (industri non migas) diprediksi pada tahun mendatang 7,14 persen. Tantangan besar adalah infrastruktur gas belum memadai," ujar Panggah.