DPR: Rencana KAI hapus KRL ekonomi tidak bijak
Kamis, 14 Maret 2013 - 14:27 WIB
DPR: Rencana KAI hapus KRL ekonomi tidak bijak
A
A
A
Sindonews.com - Rencana Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (KAI), Ignasius Jonan menghapus kereta kelas ekonomi atau non AC dalam Kereta Rel Listrik (KRL) mendapat kritikan dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
Anggota Komisi VI DPR RI, Yan Herizal mengatakan, rencana mengganti semua KRL menjadi KRL berfasilitas AC harus dipertimbangkan dari berbagai aspek. "Selama ini harga tiket untuk KRL AC jauh lebih mahal ketimbang non-AC. Sehingga hanya kalangan menengah-atas yang mampu menggunakannya secara rutin," katanya dalam keterangan tertulis, di Jakarta, Kamis (14/3/2013).
Apalagi, lanjut dia, dari segi pelayanan, KRL AC tidak jauh berbeda dengan kereta ekonomi non-AC. "Masih banyak penumpang yang berdesak-desakan di dalam kereta, sehingga fasilitas AC menjadi tidak berfungsi sama sekali," kata politisi PKS ini.
Menurutnya, alasan yang menjadi dasar PT KAI menghapus KRL ekonomi, bahwa setiap tahun jumlah penumpang KRL non AC semakin turun, sedangkan jumlah penumpang KRL AC terus meningkat adalah tidak tepat. Kondisi itu harus dilihat sebagai sebuah keterpaksaan para penumpang. Mengingat, selama ini jumlah KRL ekonomi sudah semakin sedikit, sehingga para penumpang yang terbiasa menggunakan KRL ekonomi non-AC terpaksa beralih ke KRL AC.
"Maka tidak heran jika pada setiap jam sibuk baik pagi atau sore, jumlah penumpang KRL AC melebihi kapasitas," katanya.
Selain itu, kata Yan, rencana penghapusan KRL ekonomi juga melanggar kewajiban pemerintah untuk memberikan pelayanan angkutan kereta api kepada msyarakat dengan tarif terjangkau dan diwujudkan dalam public service obligation (PSO). "Jika KRL ekonomi dihapus, di mana kewajiban pemerintah untuk memenuhi kebutuhan transportasi masyarakat menengah ke bawah?" pungkas dia.
Anggota Komisi VI DPR RI, Yan Herizal mengatakan, rencana mengganti semua KRL menjadi KRL berfasilitas AC harus dipertimbangkan dari berbagai aspek. "Selama ini harga tiket untuk KRL AC jauh lebih mahal ketimbang non-AC. Sehingga hanya kalangan menengah-atas yang mampu menggunakannya secara rutin," katanya dalam keterangan tertulis, di Jakarta, Kamis (14/3/2013).
Apalagi, lanjut dia, dari segi pelayanan, KRL AC tidak jauh berbeda dengan kereta ekonomi non-AC. "Masih banyak penumpang yang berdesak-desakan di dalam kereta, sehingga fasilitas AC menjadi tidak berfungsi sama sekali," kata politisi PKS ini.
Menurutnya, alasan yang menjadi dasar PT KAI menghapus KRL ekonomi, bahwa setiap tahun jumlah penumpang KRL non AC semakin turun, sedangkan jumlah penumpang KRL AC terus meningkat adalah tidak tepat. Kondisi itu harus dilihat sebagai sebuah keterpaksaan para penumpang. Mengingat, selama ini jumlah KRL ekonomi sudah semakin sedikit, sehingga para penumpang yang terbiasa menggunakan KRL ekonomi non-AC terpaksa beralih ke KRL AC.
"Maka tidak heran jika pada setiap jam sibuk baik pagi atau sore, jumlah penumpang KRL AC melebihi kapasitas," katanya.
Selain itu, kata Yan, rencana penghapusan KRL ekonomi juga melanggar kewajiban pemerintah untuk memberikan pelayanan angkutan kereta api kepada msyarakat dengan tarif terjangkau dan diwujudkan dalam public service obligation (PSO). "Jika KRL ekonomi dihapus, di mana kewajiban pemerintah untuk memenuhi kebutuhan transportasi masyarakat menengah ke bawah?" pungkas dia.
(izz)
Lihat Juga :
