Wamenkes senang Jamkesmas diaudit BPK
Wamenkes senang Jamkesmas diaudit BPK
A
A
A
Sindonews.com - Wakil Menteri Kesehatan, Ali Ghufron Mukti mengatakan, pemeriksaan program Jamkesmas oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) adalah hal yang baik sebagai perwujudan Good Governance. Tetapi dia juga mengungkapkan masih ada banyak kendala terkait pelaksanaan program Jamkesmas dan Jamkesda ini.
"Awal yang bagus, ini adalah wujud dari bagaimana Good Governance dilaksanakan," ujarnya dalam konferensi pers seusai Rakor Tentang Pembahasan Temuan Pemeriksaan Jamkesmas di Hotel Crowne Plaza, Jakarta (19/3/2013).
Dia mengatakan, bahwa permasalahan terkait data peserta Jamkesmas biasanya timbul dari distribusi karena tidak menyentuh semua.
"Persoalannya adalah data peserta Jamkesmas kita ingin memperbarui data peserta, dulu Jamkesmas menggunakan kuota, kita ingin memperbaiki tapi dari segi database kami hanya bertindak pengguna data , sedang pembuatnya adalah Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) yang disadur dari Badan Pusat Statistik (BPS)," jelasnya.
Menurut Ali, Indonesia mempunyai sistem jaminan dengan pengguna jaminan kesehatan nomer dua terbesar di dunia. "Tahun ini Kemenkes meminta 22.200 peserta Jamkesmas, tapi tetap berbasis pada kemampuan fiskal kita, jadi Kemenkeu sendiri masih sanggupnya 15.500 peserta Jamkesmas, masih nego," ungkapnya.
Ali menambahkan, pihaknya menghargai BPK sebagai inisiatif auditor dalam pemeriksaan Jamkesmas karena ada anggaran pusat yang harus masuk kas daerah untuk segera. "Sementara nature dari pelayanan kesehatan harus segera dilaksanakan, ini persoalan dasar," pungkasnya.
"Awal yang bagus, ini adalah wujud dari bagaimana Good Governance dilaksanakan," ujarnya dalam konferensi pers seusai Rakor Tentang Pembahasan Temuan Pemeriksaan Jamkesmas di Hotel Crowne Plaza, Jakarta (19/3/2013).
Dia mengatakan, bahwa permasalahan terkait data peserta Jamkesmas biasanya timbul dari distribusi karena tidak menyentuh semua.
"Persoalannya adalah data peserta Jamkesmas kita ingin memperbarui data peserta, dulu Jamkesmas menggunakan kuota, kita ingin memperbaiki tapi dari segi database kami hanya bertindak pengguna data , sedang pembuatnya adalah Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) yang disadur dari Badan Pusat Statistik (BPS)," jelasnya.
Menurut Ali, Indonesia mempunyai sistem jaminan dengan pengguna jaminan kesehatan nomer dua terbesar di dunia. "Tahun ini Kemenkes meminta 22.200 peserta Jamkesmas, tapi tetap berbasis pada kemampuan fiskal kita, jadi Kemenkeu sendiri masih sanggupnya 15.500 peserta Jamkesmas, masih nego," ungkapnya.
Ali menambahkan, pihaknya menghargai BPK sebagai inisiatif auditor dalam pemeriksaan Jamkesmas karena ada anggaran pusat yang harus masuk kas daerah untuk segera. "Sementara nature dari pelayanan kesehatan harus segera dilaksanakan, ini persoalan dasar," pungkasnya.
(gpr)
Explore More