SBY : Bayar pajak untuk keadilan ekonomi
Kamis, 21 Maret 2013 - 13:27 WIB
SBY : Bayar pajak untuk keadilan ekonomi
A
A
A
Sindonews.com - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengatakan, penyerahan SPT Tahunan yang dilakukannya ini adalah hal yang nyata dan bukan simbolik. Karenanya SBY berterima kasih kepada Menteri Keuangan dan Dirjen Pajak.
"Pajak sangat penting dan kami ingin membawa aspek pajak dalam perekonomian Indonesia, keadilan ekonomi harus tetap tumbuh kalau tidak kemiskinan, pengangguran tidak bisa kita kurangi, apalagi dunia global sedang mengalami resesi," paparnya saat penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak tahun 2012 di Gedung Djuanda I, Kementerian Keuangan, Jalan Wahidin Raya, Jakarta Pusat, Kamis (21/32013).
Presiden menambahkan, dana APBN 2013 ditingkatkan Rp1.529 triliun, dan dari total itu sumbangsih penerimaan pajak sebesar Rp1.193 triliun atau prosentasenya 77,98 persen. "Betapa pentingnya karena prosentase besar itu berasal dari penerimaan dalam negeri," ujarnya.
Presiden juga menetapkan belanja negara sebesar Rp1.683 triliun dan masih ada kekurangan sebesar Rp153 triliun atau 1,6 persen dari anggaran belanja negara. Oleh karena itu, dia mengimbau agar target penerimaan negara jangan meleset dari target karena akan merubah perhitungan di akhir tahun nanti.
"Saya mengingatkan hal ini bukan hanya kepada Menkeu, tapi untuk semua wajib pajak termasuk kalangan dunia usaha. Marilah kita cegah penyimpangan dalam pengelolaan pajak. Wajib pajak harus patuh, sedangkan petugas pajak jangan sampai ada kolusi dengan wajib pajak," imbaunya.
"Pajak sangat penting dan kami ingin membawa aspek pajak dalam perekonomian Indonesia, keadilan ekonomi harus tetap tumbuh kalau tidak kemiskinan, pengangguran tidak bisa kita kurangi, apalagi dunia global sedang mengalami resesi," paparnya saat penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak tahun 2012 di Gedung Djuanda I, Kementerian Keuangan, Jalan Wahidin Raya, Jakarta Pusat, Kamis (21/32013).
Presiden menambahkan, dana APBN 2013 ditingkatkan Rp1.529 triliun, dan dari total itu sumbangsih penerimaan pajak sebesar Rp1.193 triliun atau prosentasenya 77,98 persen. "Betapa pentingnya karena prosentase besar itu berasal dari penerimaan dalam negeri," ujarnya.
Presiden juga menetapkan belanja negara sebesar Rp1.683 triliun dan masih ada kekurangan sebesar Rp153 triliun atau 1,6 persen dari anggaran belanja negara. Oleh karena itu, dia mengimbau agar target penerimaan negara jangan meleset dari target karena akan merubah perhitungan di akhir tahun nanti.
"Saya mengingatkan hal ini bukan hanya kepada Menkeu, tapi untuk semua wajib pajak termasuk kalangan dunia usaha. Marilah kita cegah penyimpangan dalam pengelolaan pajak. Wajib pajak harus patuh, sedangkan petugas pajak jangan sampai ada kolusi dengan wajib pajak," imbaunya.
(gpr)
Lihat Juga :
