IEA soroti biaya mahal pergeseran energi Jerman

Jum'at, 24 Mei 2013 - 20:14 WIB
IEA soroti biaya mahal...
IEA soroti biaya mahal pergeseran energi Jerman
A A A
Sindonews.com - Badan Energi Internasional (International Energy Agency/IEA) memperingatkan Jerman untuk melindungi konsumen dari biaya terlalu mahal atas upaya peralihan dari tenaga nuklir dan bahan bakar fosil menuju energi terbarukan.

Dilansir dari Economic Times, Jumat (24/5/2013), IEA juga mengatakan ekonomi terbesar di Eropa itu harus membuat penggunaan lebih besar gas alam pada masa transisi dan mengurangi penggunaan batubara, sehingga dapat memenuhi target pengurangan karbon dalam memerangi perubahan iklim.

Mengingat skala "Energiewende" atau pergeseran energi, ukuran perekonomian Jerman dan lokasinya di jantung Eropa, menurut badan itu, langkah-langkah lebih lanjut diperlukan "untuk menjaga keseimbangan antara keberlanjutan, keterjangkauan dan daya saing".

Kanselir Angela Merkel memutuskan setelah kecelakaan nuklir di Fukushima, Jepang pada 2011, keluar dari fase tenaga nuklir pada 2022, dimulai dengan penutupan langsung delapan pabrik tertua.

Sejak saat itu Jerman telah mempercepat pembangunan tenaga angin, tenaga surya dan biofuel, yang dipromosikan lewat subsidi dan reformasi hukum, dengan tujuan menghasilkan setengah dari listrik dari energi terbarukan pada 2030.

Reformasi hukum pada 2000 "telah terbukti sangat efektif dalam memperkenalkan energi terbarukan, terutama pembangkit listrik dari biomassa, energi angin dan photovoltaics surya.

Badan berbasis di Paris itu menunjuk perdebatan politik di Jerman tentang diskon yang diberikan kepada industri, yang telah dibiayai sebagian oleh tagihan listrik yang lebih tinggi bagi konsumen dan biaya tambahan pajak.

Mereka menyarankan biaya dan manfaat perlu dialokasikan secara adil dan transparan antara semua pelaku pasar, khususnya rumah tangga.

"Fakta bahwa harga listrik Jerman termasuk yang tertinggi di Eropa, meskipun harga grosir relatif rendah, harus berfungsi sebagai sinyal peringatan," kata direktur eksekutif IEA, Maria van der Hoeven saat menyampaikan laporan di Berlin.

Tahun ini, pajak akan menambah total sekitar 60 euro (USD77) untuk rata-rata tagihan listrik rumah tangga Jerman, kata IEA, memperingatkan bahwa transisi ke sektor energi rendah karbon memerlukan penerimaan publik.

Laporan itu juga menyoroti penyebaran geografis antara penawaran dan permintaan energi terbarukan. Sementara ladang tenaga angin kebanyakan di pesisir utara Jerman, sedangkan permintaan tertinggi berada di industri selatan dan barat.
(dmd)
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Berita Terkait
Ekonomi Terbesar Eropa...
Ekonomi Terbesar Eropa Mandek, Berpotensi Jatuh dalam Resesi
12.000 Perusahaan Jerman...
12.000 Perusahaan Jerman Bangkrut dalam Enam Bulan, Terparah Satu Dekade
Ekonomi Jerman Jatuh...
Ekonomi Jerman Jatuh dalam Krisis Struktural, Eropa Goyah?
Alarm Bahaya, Krisis...
Alarm Bahaya, Krisis Ekonomi Jerman Semakin Dalam
Tanda Bahaya Ekonomi...
Tanda Bahaya Ekonomi Terbesar Eropa, Pengangguran Jerman Tertinggi dalam 10 Tahun
Kanselir Olaf Scholz:...
Kanselir Olaf Scholz: Jerman Butuh Lebih Banyak Imigran
Berita Terkini
Hari Anak Nasional,...
Hari Anak Nasional, Jasa Raharja Ajak Generasi Muda Jadi Pelopor Keselamatan
21 menit yang lalu
Gonjang-ganjing Sektor...
Gonjang-ganjing Sektor Energi, Singapura Rombak Kabinet Besar-besaran
1 jam yang lalu
Di Balik Penghargaan...
Di Balik Penghargaan CCEPC Indonesia, Gao Hai Komitmen Bangun Kemitraan Jangka Panjang
1 jam yang lalu
Pertamina Trans Kontinental...
Pertamina Trans Kontinental Ajak Siswa Lestarikan Ekosistem Laut
1 jam yang lalu
PLN EPI Tawarkan Kontrak...
PLN EPI Tawarkan Kontrak hingga 5 Tahun untuk Pemasok Biomassa
2 jam yang lalu
Ancaman Blokade Laut...
Ancaman Blokade Laut Merah, Asia Nego Arab Saudi Alihkan Rute Tanker Minyak ke Afrika
2 jam yang lalu
Infografis
Wasit Jerman Daniel...
Wasit Jerman Daniel Siebert Pimpin Final Liga Champions PSG vs Arsenal
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved