Pengendalian BBM perlu solusi lebih konkret
Selasa, 02 April 2013 - 15:49 WIB
Pengendalian BBM perlu solusi lebih konkret
A
A
A
Sindonews.com - Gubernur Bank Indonesia (BI) yang baru ditetapkan, Agus Martowardojo mengemukakan, bahwa subsidi energi harus terus diperhatikan dan volume Bahan bakar Minyak (BBM) bersubsidi harus dapat dikendalikan.
"Subsidi energi kita tahu bahwa cenderung meningkat dan paling utama adalah bahwa volume BBM subsidi itu dapat terkendali," ujarnya seusai penetapannya sebagai Gubernur BI di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (2/4/2013).
Agus mengetahui bahwa Kementerian ESDM, Pertamina, serta SKK Migas akan melakukan upaya penghematan dan pengendalian, namun usaha tersebut belum cukup. Menurutnya, konversi BBM ke gas dan pembatasan BBM bersubsidi adalah solusi lebih konkret yang dapat dilaksanakan sekarang ini.
"Jadi perlu (solusi) yang lebih kongkret, kita sudah melihat bentuk yang lebih konkret di konversi BBM ke gas dan ini harus dilakukan lebih luas. Namun yang lebih konkret kita perlukan dan ini ada hubungannya dengan pembatasan BBM bersubsidi," katanya.
Dia mengaku pada 2012 pihaknya telah mempunyai persetujuan APBN untuk melakukan pembatasan BBM, tetapi nyatanya usaha tersebut gagal dan masih banyak mobil pribadi yang menggunakan BBM bersubsidi.
"Yang ada mobil pelat hitam memakai BBM bersubsidi karena mobil itu telah dimiliki oleh orang berpenghasilan menengah ke atas tapi pada tahun tersebut pembatasan BBM tidak bisa diimplementasikan," tambahnya.
"Subsidi energi kita tahu bahwa cenderung meningkat dan paling utama adalah bahwa volume BBM subsidi itu dapat terkendali," ujarnya seusai penetapannya sebagai Gubernur BI di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (2/4/2013).
Agus mengetahui bahwa Kementerian ESDM, Pertamina, serta SKK Migas akan melakukan upaya penghematan dan pengendalian, namun usaha tersebut belum cukup. Menurutnya, konversi BBM ke gas dan pembatasan BBM bersubsidi adalah solusi lebih konkret yang dapat dilaksanakan sekarang ini.
"Jadi perlu (solusi) yang lebih kongkret, kita sudah melihat bentuk yang lebih konkret di konversi BBM ke gas dan ini harus dilakukan lebih luas. Namun yang lebih konkret kita perlukan dan ini ada hubungannya dengan pembatasan BBM bersubsidi," katanya.
Dia mengaku pada 2012 pihaknya telah mempunyai persetujuan APBN untuk melakukan pembatasan BBM, tetapi nyatanya usaha tersebut gagal dan masih banyak mobil pribadi yang menggunakan BBM bersubsidi.
"Yang ada mobil pelat hitam memakai BBM bersubsidi karena mobil itu telah dimiliki oleh orang berpenghasilan menengah ke atas tapi pada tahun tersebut pembatasan BBM tidak bisa diimplementasikan," tambahnya.
(gpr)
Lihat Juga :
