DPR curiga penambahan KRL upaya kurangi kereta ekonomi
Rabu, 03 April 2013 - 12:03 WIB
DPR curiga penambahan KRL upaya kurangi kereta ekonomi
A
A
A
Sindonews.com - Anggota Komisi V DPR RI, Sigit Sosiantomo mencurigai upaya PT Kereta Api Indonesia (KAI) melalui anak usahanya PT KAI Commuter Jabodetabek (KCJ) menambah perjalanan kereta rel listrik (KRL) untuk mengurangi jumlah kereta ekonomi.
"Jika maksudnya untuk meningkatkan pelayanan, saya dukung 100 persen, asalkan hal ini bukan strategi untuk menghapus KRL ekonomi atau menghapus subsidi penumpang KRL," kata Sigit dalam rilisnya di Jakarta, Rabu (3/4/2013).
Seperti diketahui, PT KCJ telah memulai jadwal baru pengoperasian KRL Jabodetabek. Perubahan masa pengoperasian menjadi 22 jam per hari. Konon pelayanan KRL yang nyaris nonstop tersebut sebagai wujud apresiasi KAI terhadap besarnya animo masyarakat Jabodetabek.
Atas jadwal baru, maka jumlah perjalanan KRL bertambah dari 514 perjalanan menjadi 575 perjalanan. Sayang, jumlah perjalanan KRL ekonomi justru turun menjadi 23 perjalanan dari semula 26 perjalanan.
Dia mengklarifikasi besaran subsidi (public service obligation/PSO) yang digelontorkan pemerintah selama ini. Pada 2013, dana PSO justru turun menjadi sekitar Rp704 miliar dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai Rp770 miliar.
"Sejatinya dana PSO itu tidak ada artinya dibandingkan subsidi untuk BBM yang mencapai ratusan triliun rupiah, tapi tidak tepat sasaran," ujarnya.
Sigit mengakui, secara fisik kondisi KRL ekonomi sangat memprihatinkan dan membahayakan penumpang. Mulai dari kondisi pintu yang tidak bisa ditutup hingga penumpang berjubel di atas atap.
Berdasarkan data KAI, KRL ekonomi sebanyak 1.226 kali mogok sepanjang 2012. Dampak mogok KRL tersebut adalah mengganggu 4.200 perjalanan kereta.
"Ada dua hal penting yang tak bisa ditawar dalam pelayanan kereta api yang harus berlaku sama bagi semua penumpang, yaitu keselamatan dan waktu. Masalah KRL ekonomi adalah gerbong yang sudah tua dan kurang layak digunakan lagi," tuturnya.
"Bayangkan saja ada gerbong yang beroperasi sejak 1974 dan suku cadangnya sudah tidak diproduksi lagi, hal ini berpengaruh pada tingkat keselamatan. Namun seharusnya gerbong KRL ekonomi yang sudah tidak layak tersebut diperbaiki atau diganti dengan gerbong baru, bukan malah dihilangkan," imbuh Sigit.
"Jika maksudnya untuk meningkatkan pelayanan, saya dukung 100 persen, asalkan hal ini bukan strategi untuk menghapus KRL ekonomi atau menghapus subsidi penumpang KRL," kata Sigit dalam rilisnya di Jakarta, Rabu (3/4/2013).
Seperti diketahui, PT KCJ telah memulai jadwal baru pengoperasian KRL Jabodetabek. Perubahan masa pengoperasian menjadi 22 jam per hari. Konon pelayanan KRL yang nyaris nonstop tersebut sebagai wujud apresiasi KAI terhadap besarnya animo masyarakat Jabodetabek.
Atas jadwal baru, maka jumlah perjalanan KRL bertambah dari 514 perjalanan menjadi 575 perjalanan. Sayang, jumlah perjalanan KRL ekonomi justru turun menjadi 23 perjalanan dari semula 26 perjalanan.
Dia mengklarifikasi besaran subsidi (public service obligation/PSO) yang digelontorkan pemerintah selama ini. Pada 2013, dana PSO justru turun menjadi sekitar Rp704 miliar dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai Rp770 miliar.
"Sejatinya dana PSO itu tidak ada artinya dibandingkan subsidi untuk BBM yang mencapai ratusan triliun rupiah, tapi tidak tepat sasaran," ujarnya.
Sigit mengakui, secara fisik kondisi KRL ekonomi sangat memprihatinkan dan membahayakan penumpang. Mulai dari kondisi pintu yang tidak bisa ditutup hingga penumpang berjubel di atas atap.
Berdasarkan data KAI, KRL ekonomi sebanyak 1.226 kali mogok sepanjang 2012. Dampak mogok KRL tersebut adalah mengganggu 4.200 perjalanan kereta.
"Ada dua hal penting yang tak bisa ditawar dalam pelayanan kereta api yang harus berlaku sama bagi semua penumpang, yaitu keselamatan dan waktu. Masalah KRL ekonomi adalah gerbong yang sudah tua dan kurang layak digunakan lagi," tuturnya.
"Bayangkan saja ada gerbong yang beroperasi sejak 1974 dan suku cadangnya sudah tidak diproduksi lagi, hal ini berpengaruh pada tingkat keselamatan. Namun seharusnya gerbong KRL ekonomi yang sudah tidak layak tersebut diperbaiki atau diganti dengan gerbong baru, bukan malah dihilangkan," imbuh Sigit.
(izz)
Lihat Juga :
