Kadin Indonesia tolak usulan Munaslub
Kadin Indonesia tolak usulan Munaslub
A
A
A
Sindonews.com - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia masih solid menolak usulan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub). Mayoritas instrumen Kadin Indonesia terdiri dari Dewan Penasihat, Dewan Pengurus, 24 Kadin Provinsi dan Asosiasi menyatakan menolak usulan Munaslub dan tetap mendukung kepemimpinan Ketua Umum Kadin Indonesia Suryo Bambang Sulisto.
Menurut Ketua Umum Kadin Indonesia, Suryo Bambang Sulisto, usulan Munaslub Kadin merupakan sebuah gejolak kecil dari sekelompok orang yang memiliki tendensi tidak sesuai dengan visi misi organisasi Kadin.
“Usulan Munaslub ini memiliki tendensi yang tidak benar, karena proses pengajuan Munaslub tersebut tidak dilakukan sesuai dengan aturan yang ada," kata Suryo dalam rilisnya di Jakarta, Senin (8/4/2013).
Pihaknya menyatakan, klaim yang menjelaskan telah dikirimkannya Surat Peringatan kepada Dewan Pengurus Kadin Indonesia bukan dilakukan atas nama Kadin Indonesia, karena sebagian besar yang terlibat dalam usulan Munaslub ini sudah tidak menjadi anggota Kadin Indonesia.
"Oleh sebab itu, dapat dikatakan usulan Munaslub ini bukanlah berasal dari dalam organisasi Kadin Indonesia," tegasnya.
Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Novyan Bakrie menjelaskan untuk mengadakan Munaslub Kadin Indonesia, diperlukan tiga hal yang dapat dijadikan dasar, yaitu Pelanggaran Prinsip, Penyelewengan Keuangan dan tidak berfungsinya pengurus.
“Berdasarkan pada tiga hal tersebut, sebetulnya tidak ada alasan untuk mengadakan Munaslub, karena hingga saat ini tidak ada pelanggaran prinsip dan penyelewengan keuangan yang dilakukan oleh Dewan Pengurus Kadin Indonesia," ujar dia.
Dan hingga saat ini, menurut Anindya, Dewan Pengurus masih berfungsi dan terus menjalankan tugasnya, apalagi Kadin Indonesia baru saja melakukan penambahan sejumlah posisi Wakil Ketua Umum untuk memperkuat organisasi dan lebih efektif dalam merealisasikan program-program Kadin Indonesia yang sudah dituangkan dalam Musyawarah Nasional tahun 2010 yang laporan pertanggungjawabannya telah diterima pada Rapimnas 2011 dan Rapimnas 2012.
"Jadi sebetulnya alasan di balik usulan Munaslub ini terkesan mengada-ada,” papar Anindya.
Menurut Ketua Umum Kadin Indonesia, Suryo Bambang Sulisto, usulan Munaslub Kadin merupakan sebuah gejolak kecil dari sekelompok orang yang memiliki tendensi tidak sesuai dengan visi misi organisasi Kadin.
“Usulan Munaslub ini memiliki tendensi yang tidak benar, karena proses pengajuan Munaslub tersebut tidak dilakukan sesuai dengan aturan yang ada," kata Suryo dalam rilisnya di Jakarta, Senin (8/4/2013).
Pihaknya menyatakan, klaim yang menjelaskan telah dikirimkannya Surat Peringatan kepada Dewan Pengurus Kadin Indonesia bukan dilakukan atas nama Kadin Indonesia, karena sebagian besar yang terlibat dalam usulan Munaslub ini sudah tidak menjadi anggota Kadin Indonesia.
"Oleh sebab itu, dapat dikatakan usulan Munaslub ini bukanlah berasal dari dalam organisasi Kadin Indonesia," tegasnya.
Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Novyan Bakrie menjelaskan untuk mengadakan Munaslub Kadin Indonesia, diperlukan tiga hal yang dapat dijadikan dasar, yaitu Pelanggaran Prinsip, Penyelewengan Keuangan dan tidak berfungsinya pengurus.
“Berdasarkan pada tiga hal tersebut, sebetulnya tidak ada alasan untuk mengadakan Munaslub, karena hingga saat ini tidak ada pelanggaran prinsip dan penyelewengan keuangan yang dilakukan oleh Dewan Pengurus Kadin Indonesia," ujar dia.
Dan hingga saat ini, menurut Anindya, Dewan Pengurus masih berfungsi dan terus menjalankan tugasnya, apalagi Kadin Indonesia baru saja melakukan penambahan sejumlah posisi Wakil Ketua Umum untuk memperkuat organisasi dan lebih efektif dalam merealisasikan program-program Kadin Indonesia yang sudah dituangkan dalam Musyawarah Nasional tahun 2010 yang laporan pertanggungjawabannya telah diterima pada Rapimnas 2011 dan Rapimnas 2012.
"Jadi sebetulnya alasan di balik usulan Munaslub ini terkesan mengada-ada,” papar Anindya.
(gpr)
Explore More