Edukasi finansial, OJK perlu dukungan semua pihak
A
A
A
Sindonews.com - Kurangnya kesadaran masyarakat akan pemanfaatan jasa lembaga keuangan dipandang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai salah satu faktor utama masih rendahnya akses masyarakat terhadap jangkauan lembaga kuangan. Untuk itu, perlu ada pemberian edukasi yang berkesinambungan.
"Masyarakat Indonesia belum melek finansial, hanya sekitar 20 persen dari penduduk Indonesia yang punya akses formal ke industri keuangan," ujar Ketua Dewan Komisioner OJK, Muliaman D Hadad di Jakarta, Selasa (9/4/2013).
Masih lemahnya jangkauan masyarakat terhadap fasilitas yang diberikan lembaga-lembaga keuangan, menurut Muliaman, menyebabkan sekitar 80 persen penduduk Indonesia sulit mengembangkan atau bahkan memulai usahanya karena sulit memperoleh bantuan permodalan dari industri keuangan bank maupun nonbank.
Namun dengan memaksimalkan fungsi edukasi OJK, dia berharap, kesadaran masyarakat akan pemanfaatan fasilitas jasa keuangan dapat meningkatkan derajat kesejahteraan masyarakat, sekaligus meningkatkan daya saing pengusaha lokal yang mengalami kesulitan dalam hal permodalan.
"Semakin banyak akses industri keuangan secara formal, semakin banyak juga perolehan modal, sehingga mengurangi kemiskinan dan dapat menyejahterakan konsumen," tegasnya.
Guna menjalankan fungsi edukasinya, Muliaman menuturkan, pihaknya memerlukan dukungan dan kerja sama semua pihak.
"OJK harus membangun mekanisme kerja sama yang baik, maka dari itu OJK juga harus membangun komunikasi yang lain, seperti Bank Indonesia (BI), Kamar Dagang Indonesia (Kadin) dan lain-lain, sehingga apa yang berdampak negatif dapat diawasi lebih dahulu dengan baik oleh OJK sedini mungkin," tandasnya.
"Masyarakat Indonesia belum melek finansial, hanya sekitar 20 persen dari penduduk Indonesia yang punya akses formal ke industri keuangan," ujar Ketua Dewan Komisioner OJK, Muliaman D Hadad di Jakarta, Selasa (9/4/2013).
Masih lemahnya jangkauan masyarakat terhadap fasilitas yang diberikan lembaga-lembaga keuangan, menurut Muliaman, menyebabkan sekitar 80 persen penduduk Indonesia sulit mengembangkan atau bahkan memulai usahanya karena sulit memperoleh bantuan permodalan dari industri keuangan bank maupun nonbank.
Namun dengan memaksimalkan fungsi edukasi OJK, dia berharap, kesadaran masyarakat akan pemanfaatan fasilitas jasa keuangan dapat meningkatkan derajat kesejahteraan masyarakat, sekaligus meningkatkan daya saing pengusaha lokal yang mengalami kesulitan dalam hal permodalan.
"Semakin banyak akses industri keuangan secara formal, semakin banyak juga perolehan modal, sehingga mengurangi kemiskinan dan dapat menyejahterakan konsumen," tegasnya.
Guna menjalankan fungsi edukasinya, Muliaman menuturkan, pihaknya memerlukan dukungan dan kerja sama semua pihak.
"OJK harus membangun mekanisme kerja sama yang baik, maka dari itu OJK juga harus membangun komunikasi yang lain, seperti Bank Indonesia (BI), Kamar Dagang Indonesia (Kadin) dan lain-lain, sehingga apa yang berdampak negatif dapat diawasi lebih dahulu dengan baik oleh OJK sedini mungkin," tandasnya.
(rna)