Kemenko Kesra bangun zona integritas
Kemenko Kesra bangun zona integritas
A
A
A
Sindonews.com - Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Menko Kesra) Agung Laksono mengatakan, pembangunan zona integritas bertujuan untuk menuju wilayah bebas korupsi di lingkungan Kemenko Kesra.
Dalam penandatanganan pencanangan ini, disaksikan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Deputi Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Ketua Ombudsman, dan dihadiri Wakil Menteri Pendidikan Musliar Kasim.
Agung mengatakan, pihaknya dituntut agar dapat meningkatkan kinerja dengan mengimbangi tersedianya SDM yang semakin berkompeten, berkualitas dan profesional.
“Semuanya ini diperlukan tata kelola pemerintahan yang akuntabel efektif serta efisien,” ujarnya saat ditemui di Kemenko Kesra, Jakarta, Selasa (9/4/2013).
Menurutnya, dalam mencanangkan zona integritas diharuskan memenuhi persyaratan, yakni nilai hasil Sistem Akuntalibilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) minimal C, opini laporan keuangan minimal Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dan seluruh pegawai sudah menandatangani Pakta Integritas.
“Dalam tiga tahun terakhir sejak 2009 sampai 2011 Kemenko Kesra mendapatkan opini Laporan Keuangan standar tertinggi, yaitu WTP. Sementara nilai hasil SAKIP adalah 50 poin atau predikat C di 2009, dan meningkat menjadi point 60 lebih atau predikat CC pada 2011,” ujar nya.
Dalam hal ini, lanjut dia, fakta Integritas tersebut seperti berperan secara pro aktif dalam berupaya melakuikan pencegahan dan pemberantasan korupsi dan tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela. Di samping itu, serta tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan berlaku.
“Juga bersikap transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakn tugas. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam pelaksanaan tugas bila melanggar hal-hal tersebut di atas, siap menghadapi konsekuensinya,” ucap Agung.
Dalam penandatanganan pencanangan ini, disaksikan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Deputi Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Ketua Ombudsman, dan dihadiri Wakil Menteri Pendidikan Musliar Kasim.
Agung mengatakan, pihaknya dituntut agar dapat meningkatkan kinerja dengan mengimbangi tersedianya SDM yang semakin berkompeten, berkualitas dan profesional.
“Semuanya ini diperlukan tata kelola pemerintahan yang akuntabel efektif serta efisien,” ujarnya saat ditemui di Kemenko Kesra, Jakarta, Selasa (9/4/2013).
Menurutnya, dalam mencanangkan zona integritas diharuskan memenuhi persyaratan, yakni nilai hasil Sistem Akuntalibilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) minimal C, opini laporan keuangan minimal Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dan seluruh pegawai sudah menandatangani Pakta Integritas.
“Dalam tiga tahun terakhir sejak 2009 sampai 2011 Kemenko Kesra mendapatkan opini Laporan Keuangan standar tertinggi, yaitu WTP. Sementara nilai hasil SAKIP adalah 50 poin atau predikat C di 2009, dan meningkat menjadi point 60 lebih atau predikat CC pada 2011,” ujar nya.
Dalam hal ini, lanjut dia, fakta Integritas tersebut seperti berperan secara pro aktif dalam berupaya melakuikan pencegahan dan pemberantasan korupsi dan tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela. Di samping itu, serta tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan berlaku.
“Juga bersikap transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakn tugas. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam pelaksanaan tugas bila melanggar hal-hal tersebut di atas, siap menghadapi konsekuensinya,” ucap Agung.
(gpr)
Explore More