Pemerintah diminta tegas terkait BBM dan listrik
Rabu, 10 April 2013 - 10:07 WIB
Pemerintah diminta tegas terkait BBM dan listrik
A
A
A
Sindonews.com - Pemerintah diminta mengambil sikap tegas terhadap wacana penghapusan subsidi bahan bakar minyak (BBM) dan listrik. Hal itu dilakukan untuk menyelamatkan roda perekonomian nasional sekaligus mempertahankan esksistensi bangsa.
Perdebatan menghapus subsidi BBM dan listrik terbentur segudang kepentingan popularitas menjelang suksesi 2014. Konsensus nasional patut dilakukan agar ketahanan energi nasional dapat terwujud. “Pilihan logis dan rasional dalam memutuskan pencabutan atau tidak subsidi BBM dan listrik, sebenarnya sangat terang benderang,” kata anggota Dewan Energi Nasional (DEN) Herman Darnel di Depok, Rabu (10/04/2013).
Dasar pemikiran diperlukannya pencabutan subsidi, kata Herman, karena subsidi hanya dapat dinikmati sesaat oleh rakyat. Sesaat karena harga minyak dunia cenderung terus merangkak naik dan membebani APBN.
Kedua adalah mencabut subsidi BBM dan listrik. Pencabutan subsidi BBM dan listrik, menurut dia, lompatan jauh bagi sejarah bangsa Indonesia karena selain dapat mewujudkan kemandirian dan ketahanan energi, keputusan logis tersebut sebenarnya telah membuka kesempatan kepada anak-cucu generasi penerus yang kelak dapat menikmati kekayaan alam negerinya.
Saat ini, anggaran subsidi BBM dan listrik di APBN tahun 2013 diperkirakan mencapai Rp305 triliun atau hampir 20 persen dari total APBN.
“Bayangkan bila anggaran tersebut digunakan untuk meningkatkan kemampuan sektor keenergian, seperti menambah kilang-kilang minyak, atau peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan dan pelayanan publik lainnya,” tukasnya.
Dicontohkan, masyarakat kecil dipelosok pulau dan daerah terpencil sama sekali tidak menikmati subsidi BBM. Mereka harus mendapatkan BBM dengan harga yang jauh dari hitungan subsidi, termasuk subsidi listrik yang sama sekali belum menikmati listrik.
Berdasarkan perhitungan rasio elektrifikasi, daerah yang teraliri listrik tahun 2012 hanya 70 persen. Artinya, sekitar 30 persen dari 240 juta penduduk belum menikmati listrik yang disubsidi dengan biaya menjulang tinggi.
“Di Ternate misalnya, harga elpiji tabung 12 kg mencapai Rp150 ribu karena didatangkan dari Makassar. Bahkan masyarakat di Palembang, Sumatera Selatan harus membeli elpiji 3 kg Rp20 ribu, padahal harga eceran tertinggi (HET) hanya Rp14 ribu. Tingginya harga BBM dan gas tersebut karena panjang dan mahalnya jalur distribusi. Subsidi BBM, listrik, dan gas sesungguhnya tak berdampak bagi masyarakat kecil,” papar Herman.
Perdebatan menghapus subsidi BBM dan listrik terbentur segudang kepentingan popularitas menjelang suksesi 2014. Konsensus nasional patut dilakukan agar ketahanan energi nasional dapat terwujud. “Pilihan logis dan rasional dalam memutuskan pencabutan atau tidak subsidi BBM dan listrik, sebenarnya sangat terang benderang,” kata anggota Dewan Energi Nasional (DEN) Herman Darnel di Depok, Rabu (10/04/2013).
Dasar pemikiran diperlukannya pencabutan subsidi, kata Herman, karena subsidi hanya dapat dinikmati sesaat oleh rakyat. Sesaat karena harga minyak dunia cenderung terus merangkak naik dan membebani APBN.
Kedua adalah mencabut subsidi BBM dan listrik. Pencabutan subsidi BBM dan listrik, menurut dia, lompatan jauh bagi sejarah bangsa Indonesia karena selain dapat mewujudkan kemandirian dan ketahanan energi, keputusan logis tersebut sebenarnya telah membuka kesempatan kepada anak-cucu generasi penerus yang kelak dapat menikmati kekayaan alam negerinya.
Saat ini, anggaran subsidi BBM dan listrik di APBN tahun 2013 diperkirakan mencapai Rp305 triliun atau hampir 20 persen dari total APBN.
“Bayangkan bila anggaran tersebut digunakan untuk meningkatkan kemampuan sektor keenergian, seperti menambah kilang-kilang minyak, atau peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan dan pelayanan publik lainnya,” tukasnya.
Dicontohkan, masyarakat kecil dipelosok pulau dan daerah terpencil sama sekali tidak menikmati subsidi BBM. Mereka harus mendapatkan BBM dengan harga yang jauh dari hitungan subsidi, termasuk subsidi listrik yang sama sekali belum menikmati listrik.
Berdasarkan perhitungan rasio elektrifikasi, daerah yang teraliri listrik tahun 2012 hanya 70 persen. Artinya, sekitar 30 persen dari 240 juta penduduk belum menikmati listrik yang disubsidi dengan biaya menjulang tinggi.
“Di Ternate misalnya, harga elpiji tabung 12 kg mencapai Rp150 ribu karena didatangkan dari Makassar. Bahkan masyarakat di Palembang, Sumatera Selatan harus membeli elpiji 3 kg Rp20 ribu, padahal harga eceran tertinggi (HET) hanya Rp14 ribu. Tingginya harga BBM dan gas tersebut karena panjang dan mahalnya jalur distribusi. Subsidi BBM, listrik, dan gas sesungguhnya tak berdampak bagi masyarakat kecil,” papar Herman.
(rna)
Lihat Juga :
