Bangun smelter, Menteri ESDM ajak pengusaha berunding
Rabu, 10 April 2013 - 14:07 WIB
Bangun smelter, Menteri ESDM ajak pengusaha berunding
A
A
A
Sindonews.com - Untuk meningkatkan nilai ekonomis terhadap hasil tambang nasional, pemerintah perlu membangun lebih banyak smelter. Sayangnya langkah tersebut dipandang kurang realistis untuk dilakukan tahun ini.
Untuk itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Jero Wacik memberikan kesempatan kepada pengusaha tambang mineral dan batu bara (minerba) untuk merundingkan hal tersebut.
"Kalau memang tidak realistis, mari dirundingkan. Tapi itu tetap amanah undang-undang (UU) yang harus dijalankan oleh pelaku usaha," ungkap Jero di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (10/4/2013).
Jero menjelaskan, pembangunan smelter merupakan salah satu upaya pemerintah demi menjalankan amanah undang-undang yang menegaskan bahwa tidak boleh lagi melakukan ekspor bahan tambang dalam bentuk mentah.
Karena itu, kementerian teknis yang dipimpinnya siap mengakomodir kesulitan para pengusaha dengan memberikan toleransi pembangunan smelter. Namun, itu dengan sejumlah catatan setelah melalui proses perundingan.
"Nah, apa itu toleransinya? Kita diskusi bersama bagaimana bisa selesaikan hal tersebut. Itu amanah jadi memang harus dijalankan," tegas Jero.
Perlu diketahui, pemerintah melalui UU Nomor 4/2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu bara menetapkan larangan ekspor barang mentah minerba yang mulai berlaku pada 2014. Sebagai bagian turunan dari UU tersebut, Kementerian ESDM menetapkan Peraturan Menteri (Permen) ESDM Nomor 7/2012 yang kemudian disempurnakan dalam Permen ESDM Nomor 11/2012.
Isi permen tersebut mewajibkan para pengusaha tambang meningkatkan nilai tambah dengan melakukan pemurnian pada beberapa komoditas minerba di dalam negeri.
Untuk itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Jero Wacik memberikan kesempatan kepada pengusaha tambang mineral dan batu bara (minerba) untuk merundingkan hal tersebut.
"Kalau memang tidak realistis, mari dirundingkan. Tapi itu tetap amanah undang-undang (UU) yang harus dijalankan oleh pelaku usaha," ungkap Jero di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (10/4/2013).
Jero menjelaskan, pembangunan smelter merupakan salah satu upaya pemerintah demi menjalankan amanah undang-undang yang menegaskan bahwa tidak boleh lagi melakukan ekspor bahan tambang dalam bentuk mentah.
Karena itu, kementerian teknis yang dipimpinnya siap mengakomodir kesulitan para pengusaha dengan memberikan toleransi pembangunan smelter. Namun, itu dengan sejumlah catatan setelah melalui proses perundingan.
"Nah, apa itu toleransinya? Kita diskusi bersama bagaimana bisa selesaikan hal tersebut. Itu amanah jadi memang harus dijalankan," tegas Jero.
Perlu diketahui, pemerintah melalui UU Nomor 4/2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu bara menetapkan larangan ekspor barang mentah minerba yang mulai berlaku pada 2014. Sebagai bagian turunan dari UU tersebut, Kementerian ESDM menetapkan Peraturan Menteri (Permen) ESDM Nomor 7/2012 yang kemudian disempurnakan dalam Permen ESDM Nomor 11/2012.
Isi permen tersebut mewajibkan para pengusaha tambang meningkatkan nilai tambah dengan melakukan pemurnian pada beberapa komoditas minerba di dalam negeri.
(rna)
Lihat Juga :
