BPK: Kementan gagal kendalikan impor daging sapi
A
A
A
Sindonews.com - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI telah melakukan pemeriksaan atas Program Swasembada Daging Sapi (PSDS) periode 2010-2012.
Anggota BPK RI, Ali Masykur Musa mengatakan, dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) 2010-2014, pemerintah menargetkan swasembada daging sapi akan tercapai pada 2014. Yaitu, terwujudnya komposisi pemenuhan konsumsi daging sapi dari produksi lokal sebesar 90 persen dan dari impor sebesar 10 persen.
Seperti diketahui, pada 2010 impor daging sapi masih 30 persen. Menurut dia, Menteri Pertanian (Mentan) melalui Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 19/2010 telah menetapkan Blue Print PSDS yang memuat rencana kegiatan dalam rangka mencapai swasembada daging sapi.
Swasembada tersebut, yaitu peningkatan penyediaan bakalan dan daging sapi lokal, peningkatan produktivitas dan reproduktivitas ternak sapi lokal, pencegahan pemotongan sapi betina produktif, penyediaan bibit sapi, dan pengaturan stok daging sapi dalam negeri.
Ali menuturkan, pemeriksaan kinerja atas program PSDS dilakukan pada Agustus hingga Oktober 2011.
"Hasil pemeriksaan menyimpulkan bahwa target dan tujuan PSDS tidak akan tercapai. Karena Kementerian Pertanian belum menunjukkan kinerja yang baik dalam pengendalian impor daging sapi," ujarnya saat jumpa pers di kantor pusat BPK RI, Jakarta, Rabu (10/4/2013).
Anggota BPK RI, Ali Masykur Musa mengatakan, dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) 2010-2014, pemerintah menargetkan swasembada daging sapi akan tercapai pada 2014. Yaitu, terwujudnya komposisi pemenuhan konsumsi daging sapi dari produksi lokal sebesar 90 persen dan dari impor sebesar 10 persen.
Seperti diketahui, pada 2010 impor daging sapi masih 30 persen. Menurut dia, Menteri Pertanian (Mentan) melalui Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 19/2010 telah menetapkan Blue Print PSDS yang memuat rencana kegiatan dalam rangka mencapai swasembada daging sapi.
Swasembada tersebut, yaitu peningkatan penyediaan bakalan dan daging sapi lokal, peningkatan produktivitas dan reproduktivitas ternak sapi lokal, pencegahan pemotongan sapi betina produktif, penyediaan bibit sapi, dan pengaturan stok daging sapi dalam negeri.
Ali menuturkan, pemeriksaan kinerja atas program PSDS dilakukan pada Agustus hingga Oktober 2011.
"Hasil pemeriksaan menyimpulkan bahwa target dan tujuan PSDS tidak akan tercapai. Karena Kementerian Pertanian belum menunjukkan kinerja yang baik dalam pengendalian impor daging sapi," ujarnya saat jumpa pers di kantor pusat BPK RI, Jakarta, Rabu (10/4/2013).
(izz)