Produksi kayu HTI ditargetkan 360 juta m3/tahun
Senin, 15 April 2013 - 19:39 WIB
Produksi kayu HTI ditargetkan 360 juta m3/tahun
A
A
A
Sindonews.com - Produksi kayu dari Hutan Tanaman Industri (HTI) ditargetkan mencapai 360 juta meter kubik (m3) per tahun dalam sepuluh tahun mendatang, guna menyokong industri kehutanan dan mendukung pertumbuhan nasional.
Karena itu, Dirjen Bina Usaha Kehutanan Kementerian Kehutanan (Kemenhut), Bambang Hendroyono mengatakan, pemerintah mendukung penuh pembangunan HTI termasuk dari kampanye negatif LSM asing.
"Bagi pengembang HTI, tidak perlu khawatir terhadap serangan kampanye negatif. Sebab pembangunan HTI sudah sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan," katanya, di Jakarta, Senin (15/4/2013).
Target produksi kayu tersebut akan tercapai dari areal tanaman HTI seluas 14 juta hektare (ha). Saat ini, luas areal tanaman HTI baru sekitar 5 juta ha. Bambang menjelaskan, bukti bahwa hutan tanaman sebagai penopang industri kehutanan bisa dilihat dari pertumbuhan pabrik pengolahan kayu di Jawa.
"Jadi tidak seharusnya pengembangan hutan tanaman di luar Jawa diganggu dengan kampanye negatif," katanya.
Menurutnya, dari sisi legalitas, pengelolaan HTI juga bisa dipertanggungjawabkan. Mereka diaudit dengan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) oleh pihak ketiga yang independen. Sistem verifikasi dari hulu hingga hilir tersebut juga telah diakui dunia dan menjadi bagian dari perjanjian kemitraan sukarela untuk perbaikan tata kelola hutan antara Indonesia-Uni Eropa.
Wakil Ketua Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) bidang HTI, Nana Supriatna menyatakan, sudah saatnya pemerintah bersikap tegas dan konsisten membantu industri HTI di Indonesia dari serbuan kampanye negatif NGO seperti Greenpeace.
"Pada dasarnya, pemerintah yang mengundang dan memberikan izin pada pengusaha HTI untuk berinvestasi. Jika ada kampanye negatif, seharusnya pemerintah berdiri di depan dan minta NGO untuk menghentikannya karena bisa merusak kedaulatan Indonesia," kata Nana.
Dia mengungkapkan, dari sekitar 231 izin industri HTI yang diberikan pemerintah, sebanyak 39 persen menyetop operasinya karena tidak sanggup menghadapi berbagai tekanan yang sebagian besar berasal dari NGO.
Akibatnya, industri pulp dan kertas di Indonesia, kini hanya bertengger pada posisi sembilan besar dunia. Padahal, lanjut dia, industri ini berpotensi melejit di tiga besar dunia.
Karena itu, Dirjen Bina Usaha Kehutanan Kementerian Kehutanan (Kemenhut), Bambang Hendroyono mengatakan, pemerintah mendukung penuh pembangunan HTI termasuk dari kampanye negatif LSM asing.
"Bagi pengembang HTI, tidak perlu khawatir terhadap serangan kampanye negatif. Sebab pembangunan HTI sudah sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan," katanya, di Jakarta, Senin (15/4/2013).
Target produksi kayu tersebut akan tercapai dari areal tanaman HTI seluas 14 juta hektare (ha). Saat ini, luas areal tanaman HTI baru sekitar 5 juta ha. Bambang menjelaskan, bukti bahwa hutan tanaman sebagai penopang industri kehutanan bisa dilihat dari pertumbuhan pabrik pengolahan kayu di Jawa.
"Jadi tidak seharusnya pengembangan hutan tanaman di luar Jawa diganggu dengan kampanye negatif," katanya.
Menurutnya, dari sisi legalitas, pengelolaan HTI juga bisa dipertanggungjawabkan. Mereka diaudit dengan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) oleh pihak ketiga yang independen. Sistem verifikasi dari hulu hingga hilir tersebut juga telah diakui dunia dan menjadi bagian dari perjanjian kemitraan sukarela untuk perbaikan tata kelola hutan antara Indonesia-Uni Eropa.
Wakil Ketua Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) bidang HTI, Nana Supriatna menyatakan, sudah saatnya pemerintah bersikap tegas dan konsisten membantu industri HTI di Indonesia dari serbuan kampanye negatif NGO seperti Greenpeace.
"Pada dasarnya, pemerintah yang mengundang dan memberikan izin pada pengusaha HTI untuk berinvestasi. Jika ada kampanye negatif, seharusnya pemerintah berdiri di depan dan minta NGO untuk menghentikannya karena bisa merusak kedaulatan Indonesia," kata Nana.
Dia mengungkapkan, dari sekitar 231 izin industri HTI yang diberikan pemerintah, sebanyak 39 persen menyetop operasinya karena tidak sanggup menghadapi berbagai tekanan yang sebagian besar berasal dari NGO.
Akibatnya, industri pulp dan kertas di Indonesia, kini hanya bertengger pada posisi sembilan besar dunia. Padahal, lanjut dia, industri ini berpotensi melejit di tiga besar dunia.
(izz)
Lihat Juga :
