Apindo dukung INSA tolak monopoli jasa pelabuhan

Sindonews.com - Indonesian National Shipowners Association (INSA) meminta agar pemerintah segera merevisi Peraturan Pemerintah (PP) No 61/2009 tentang kepelabuhan. Aturan ini dinilai telah memberi legalitas bagi BUMN Pelindo untuk melakukan monopoli dalam bisnis jasa pelabuhan, sejak hulu hingga hilir.

Dalam waktu dekat, INSA akan mengadukan dugaan praktik monopoli ini ke Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Rencana INSA yang akan mengadukan praktik monopoli ini, mendapat dukungan dari Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo).

Ketua Umum Apindo, Sofjan Wanandi mengatakan, sektor swasta nasional yang bergantung kepada pelabuhan selama ini belum pernah mendapatkan pembinaan yang cukup dari pemerintah. Hal ini menyebabkan kesempatan berusaha yang sesungguhnya, tidak pernah dimiliki pengusaha swasta nasional.

Karena itu, Sofjan sangat menyayangkan jika pemerintah membiarkan banyak perusahaan swasta nasional di pelabuhan yang bangkrut. "Sangat disayangkan jika sekarang swasta nasional yang mayoritas usaha menengah ke bawah dibiarkan gulung tikar, padahal mereka berkontribusi terhadap pembangunan di negeri ini," katanya, Selasa (16/4/2013).

Menurut Ketua Forum Komunikasi Angkutan Khusus Pelabuhan (Angsuspel), Gemilang Tarigan, saat ini terdapat lebih dari 500 perusahaan angkutan khusus pelabuhan yang terancam gulung tikar. "Kondisi ini dialami sejak beberapa tahun terakhir dan sekarang kondisinya semakin parah," ujarnya.

Salah satu BUMN yang paling disorot atas tuduhan praktek monopoli adalah PT Pelindo II. Saat ini anak usaha PT Pelindo II yang sudah berdiri yaitu PT Indonesia Kendaraan Terminal, PT Energi Pelabuhan Indonesia, PT Integrasi Logistik Cipta Solusi, PT Jasa Peralatan Pelabuhan Indonesia, PT Pengembang Pelabuhan Indonesia serta PT Pelabuhan Petikemas Indonesia. Selain itu, PT Pelindo juga masih akan membentuk sembilan anak usaha lagi.