Gubernur DIY setuju BBM dijual Rp6.000/liter
Rabu, 17 April 2013 - 18:44 WIB
Gubernur DIY setuju BBM dijual Rp6.000/liter
A
A
A
Sindonews.com - Gubernur DI Yogyakarta, Sri Sultan HB X setuju harga BBM bersubsidi naik menjadi Rp6.000 per liter. Pendapat tersebut diakui telah disampaikan secara langsung dalam pertemuan dengan pemerintah pusat pada 16 April 2013.
Menurutnya, usulan yang disampaikan agar harga BBM bersubsidi pada 2008 kembali diberlakukan. Hal tersebut mempertimbangkan, harga minyak dunia saat ini sudah lebih tinggi dibandingkan harga pada 2008.
"Saya katakan, lebih baik harga tiga tahun lalu (2008) kembali diberlakukan. Bukan usul kenaikan. Jadi harga waktu itu Rp6.000 per liter diberlakukan lagi. Itu diambil karena saat ini harga minyak sudah lebih dari USD100 per barel, sementara pada 2008, harganya hanya USD80 per barel," ujarnya, Rabu (17/4/2013).
Mengenai harga baru BBM bersubsidi, dia cenderung mendukung agar tidak diberlakukan dualisme harga seperti yang diungkapkan sejumlah menteri. Kebijakan tersebut menurutnya, akan merepotkan semua pihak yang berhubungan dengan distribusi BBM.
Secara terpisah, Anggota DPRD DIY, Arif Rahman Hakim menyebutkan, pemberlakuan dua harga akan menyulitkan semua pihak. Selain operator, pemerintah juga mendapatkan beban pengawasan yang tidak mudah.
Pengawasan tidak hanya untuk masyarakat yang melakukan konsumsi, tetapi juga untuk operasionalisasi SPBU. "Misalnya saja, operator menjual dengan harga Rp6.000, tetapi melaporkan menjual Rp4.500. Yang seperti ini pengawasannya seperti apa," tandasnya.
Menurutnya, usulan yang disampaikan agar harga BBM bersubsidi pada 2008 kembali diberlakukan. Hal tersebut mempertimbangkan, harga minyak dunia saat ini sudah lebih tinggi dibandingkan harga pada 2008.
"Saya katakan, lebih baik harga tiga tahun lalu (2008) kembali diberlakukan. Bukan usul kenaikan. Jadi harga waktu itu Rp6.000 per liter diberlakukan lagi. Itu diambil karena saat ini harga minyak sudah lebih dari USD100 per barel, sementara pada 2008, harganya hanya USD80 per barel," ujarnya, Rabu (17/4/2013).
Mengenai harga baru BBM bersubsidi, dia cenderung mendukung agar tidak diberlakukan dualisme harga seperti yang diungkapkan sejumlah menteri. Kebijakan tersebut menurutnya, akan merepotkan semua pihak yang berhubungan dengan distribusi BBM.
Secara terpisah, Anggota DPRD DIY, Arif Rahman Hakim menyebutkan, pemberlakuan dua harga akan menyulitkan semua pihak. Selain operator, pemerintah juga mendapatkan beban pengawasan yang tidak mudah.
Pengawasan tidak hanya untuk masyarakat yang melakukan konsumsi, tetapi juga untuk operasionalisasi SPBU. "Misalnya saja, operator menjual dengan harga Rp6.000, tetapi melaporkan menjual Rp4.500. Yang seperti ini pengawasannya seperti apa," tandasnya.
(izz)
