Kadin harapkan menkeu definitif yang konservatif
Kadin harapkan menkeu definitif yang konservatif
A
A
A
Sindonews.com - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada Jumat (19/4/2013) menunjuk Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Hatta Rajasa sebagai menteri keuangan ad interim. Namun, sebagai menkeu ad interim, Hatta tidak bisa banyak mengambil kebijakan terutama yang bersifat strategis.
Belum diketahui sampai kapan Hatta akan merangkap jabatan sebagai bendahara negara tersebut. Apalagi, masa pemerintahan SBY hanya tersisa sekitar satu tahun lagi.
Kalangan pengusaha memiliki harapan khusus jika SBY akan menunjuk menkeu definitif. Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia berharap agar menkeu yang baru nantinya benar-benar merupakan sosok yang mumpuni di bidang makro maupun mikro ekonomi.
“Menkeu baru nantinya tidak hanya ahli di bidang makro, tapi juga harus yang paham dunia usaha,” kata Ketua Umum Kadin, Suryo Bambang Sulisto ketika dihubungi Sindonews, Sabtu (20/4/2013).
Menurut Suryo, dua aspek itu sangat penting dimiliki menkeu definitif agar dapat memberikan kebijakan yang dapat mendorong cerahnya iklim investasi di Tanah Air.
“Jadi dia harus paham kapan memberikan stimulus atau insentif yang bisa menggairahkan dunia usaha,” ujar Suryo.
Lebih lanjut Suryo menilai, untuk menduduki jabatan menkeu definitif diperlukan sosok yang konservatif dalam hal anggaran. Hal ini untuk menjaga keseimbangan anggaran negara.
“Kalau perlu (menkeu) konservatif, yang konservatif sekalian. Kalau terlalu mudah keluarkan uang, bisa jebol anggaran negara nantinya,” kata alumnus MBA dari Washington International University ini.
Seperti diketahui, Agus Martowardojo dikenal sebagai pejabat yang tegas dan ketat soal anggaran negara. Seperti pendahulunya, Sri Mulyani Indrawati, Agus tidak segan menolak rencana kebijakan yang dinilainya kontraproduktif terhadap perekonomian negara.
Terakhir, Agus berseberangan dengan Hatta Rajasa soal proyek Jembatan Selat Sunda (JSS). Agus menghendaki agar studi kelayakan (feasibility study) mega proyek itu dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) agar proyeknya bisa ditender dan transparan.
Belum diketahui sampai kapan Hatta akan merangkap jabatan sebagai bendahara negara tersebut. Apalagi, masa pemerintahan SBY hanya tersisa sekitar satu tahun lagi.
Kalangan pengusaha memiliki harapan khusus jika SBY akan menunjuk menkeu definitif. Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia berharap agar menkeu yang baru nantinya benar-benar merupakan sosok yang mumpuni di bidang makro maupun mikro ekonomi.
“Menkeu baru nantinya tidak hanya ahli di bidang makro, tapi juga harus yang paham dunia usaha,” kata Ketua Umum Kadin, Suryo Bambang Sulisto ketika dihubungi Sindonews, Sabtu (20/4/2013).
Menurut Suryo, dua aspek itu sangat penting dimiliki menkeu definitif agar dapat memberikan kebijakan yang dapat mendorong cerahnya iklim investasi di Tanah Air.
“Jadi dia harus paham kapan memberikan stimulus atau insentif yang bisa menggairahkan dunia usaha,” ujar Suryo.
Lebih lanjut Suryo menilai, untuk menduduki jabatan menkeu definitif diperlukan sosok yang konservatif dalam hal anggaran. Hal ini untuk menjaga keseimbangan anggaran negara.
“Kalau perlu (menkeu) konservatif, yang konservatif sekalian. Kalau terlalu mudah keluarkan uang, bisa jebol anggaran negara nantinya,” kata alumnus MBA dari Washington International University ini.
Seperti diketahui, Agus Martowardojo dikenal sebagai pejabat yang tegas dan ketat soal anggaran negara. Seperti pendahulunya, Sri Mulyani Indrawati, Agus tidak segan menolak rencana kebijakan yang dinilainya kontraproduktif terhadap perekonomian negara.
Terakhir, Agus berseberangan dengan Hatta Rajasa soal proyek Jembatan Selat Sunda (JSS). Agus menghendaki agar studi kelayakan (feasibility study) mega proyek itu dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) agar proyeknya bisa ditender dan transparan.
(rna)
Explore More