Pemerintah diminta cepat putuskan kenaikan BBM
Minggu, 21 April 2013 - 16:08 WIB
Pemerintah diminta cepat putuskan kenaikan BBM
A
A
A
Sindonews.com - Ketua Umum Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (Hippi) DKI Jakarta, Sarman Simanjorang meminta pemerintah agar cepat memutuskan dan melaksanakan rencana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.
Hal tersebut agar tidak terjadi disparitas pasar, seperti kenaikan harga barang sebelum waktunya, kenaikan tarif logistik yang akan memicu pergerakan berbagai bahan pokok kebutuhan masyarakat.
"Karena itu, pemerintah harus tegas dan cepat memutuskan suatu kebijakan yang berdampak kepada publik. Sehingga tidak terjadi ketidakpastian harga pasar akibat isu kenaikan yang tidak jelas," ujarnya dalam keterangan tertulis kepada Sindonews, Minggu (21/4/213).
Menurutnya, jika pemerintah terlalu lama dalam memutuskan BBM, akan berakibat pada kenaikan harga produk. Usaha kecil dan menengah (UKM) dinilai sebagai sektor usaha yang terkena imbas daari kenaikan BBM, khususnya golongan industri seperti makanan, catering, transportasi, dan logistik.
"Sedangkan UKM yang tidak masuk dalam golongan industri akan terkena imbas dari segi distribusi. Sehingga sudah menjadi fenomena umum ketika BBM naik maka harga-harga akan ikut naik," jelasnya.
Dia menyarankan agar pemerintah memikirkan untuk memberi insentif terhadap UKM sebagai dampak kebijakan dari kenaikan BBM. Sehingga UKM dapat bertahan dan memberikan kontribusi positif dalam memacu pertumbuhan ekonomi disektor mikro. Seperti intensif pajak, suku bunga kredit yang rendah atau insentif lainnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, pemerintah berencana akan menaikkan harga BB bersubsidi. Namun, tampaknya pemerintah tidak tergesa-gesa karena akan membebani rakyat. Upaya-upaya dalam rangka penghematan BBM masih terus dilakukan pemerintah. Sejumlah program penghematan dirancang agar penggunaan BBM dapat lebih terkontrol.
Hal tersebut agar tidak terjadi disparitas pasar, seperti kenaikan harga barang sebelum waktunya, kenaikan tarif logistik yang akan memicu pergerakan berbagai bahan pokok kebutuhan masyarakat.
"Karena itu, pemerintah harus tegas dan cepat memutuskan suatu kebijakan yang berdampak kepada publik. Sehingga tidak terjadi ketidakpastian harga pasar akibat isu kenaikan yang tidak jelas," ujarnya dalam keterangan tertulis kepada Sindonews, Minggu (21/4/213).
Menurutnya, jika pemerintah terlalu lama dalam memutuskan BBM, akan berakibat pada kenaikan harga produk. Usaha kecil dan menengah (UKM) dinilai sebagai sektor usaha yang terkena imbas daari kenaikan BBM, khususnya golongan industri seperti makanan, catering, transportasi, dan logistik.
"Sedangkan UKM yang tidak masuk dalam golongan industri akan terkena imbas dari segi distribusi. Sehingga sudah menjadi fenomena umum ketika BBM naik maka harga-harga akan ikut naik," jelasnya.
Dia menyarankan agar pemerintah memikirkan untuk memberi insentif terhadap UKM sebagai dampak kebijakan dari kenaikan BBM. Sehingga UKM dapat bertahan dan memberikan kontribusi positif dalam memacu pertumbuhan ekonomi disektor mikro. Seperti intensif pajak, suku bunga kredit yang rendah atau insentif lainnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, pemerintah berencana akan menaikkan harga BB bersubsidi. Namun, tampaknya pemerintah tidak tergesa-gesa karena akan membebani rakyat. Upaya-upaya dalam rangka penghematan BBM masih terus dilakukan pemerintah. Sejumlah program penghematan dirancang agar penggunaan BBM dapat lebih terkontrol.
(izz)
Lihat Juga :
