Hippi minta DKI antisipasi dampak kenaikan BBM
Minggu, 21 April 2013 - 16:18 WIB
Hippi minta DKI antisipasi dampak kenaikan BBM
A
A
A
Sindonews.com - Ketua Umum Himpunan Penguasaha Pribumi Indonesia (Hippi) DKI Jakarta, Sarman Simanjorang menyarankan agar pemerintah provinsi (Pemprov) DKI Jakarta segera mengantisipasi dampak kenaikan BBM, khususnya kenaikan berbagai barang-barang kebutuhan masyarakat.
"Karena hampir 95 persen pasokan pangan untuk DKI Jakarta berasal dari luar Jakarta," ujarnya dala keterangan tertulis kepada Sindonews, Minggu (21/4/2013).
Pihaknya juga meminta agar para usaha angkutan kota tidak sampai beralih fungsi menjadi penjual beli BBM yang ilegal, akibat dari perbandingan harga BBM yang subsidi dan non subsidi yang begitu menggiurkan.
Sarman menuturkan, tidak menutup kemungkinan akibat perbedaan harga BBM subsidi sebesar Rp4.500 dan subsidi yang direncanakan bagi kendaraan pelat hitam sebesar Rp6.500 atau ada selisih Rp2.000 yang bisa dimanfaatkan menjadi penyalur minyak ilegal dan meninggalkan fungsinya menarik penumpang.
"Perlu dipikirkan segera untuk mengantisipasi berbagai dampak kenaikan BBM ini agar kenaikan berbagai barang untuk dapat dikendalikan. Sehingga tidak memberatkan masyarakat dan dunia usaha," ujarnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, pemerintah berencana akan menaikkan harga BB bersubsidi. Namun, tampaknya pemerintah tidak tergesa-gesa karena akan membebani rakyat. Upaya-upaya dalam rangka penghematan BBM masih terus dilakukan pemerintah. Sejumlah program penghematan dirancang agar penggunaan BBM dapat lebih terkontrol.
"Karena hampir 95 persen pasokan pangan untuk DKI Jakarta berasal dari luar Jakarta," ujarnya dala keterangan tertulis kepada Sindonews, Minggu (21/4/2013).
Pihaknya juga meminta agar para usaha angkutan kota tidak sampai beralih fungsi menjadi penjual beli BBM yang ilegal, akibat dari perbandingan harga BBM yang subsidi dan non subsidi yang begitu menggiurkan.
Sarman menuturkan, tidak menutup kemungkinan akibat perbedaan harga BBM subsidi sebesar Rp4.500 dan subsidi yang direncanakan bagi kendaraan pelat hitam sebesar Rp6.500 atau ada selisih Rp2.000 yang bisa dimanfaatkan menjadi penyalur minyak ilegal dan meninggalkan fungsinya menarik penumpang.
"Perlu dipikirkan segera untuk mengantisipasi berbagai dampak kenaikan BBM ini agar kenaikan berbagai barang untuk dapat dikendalikan. Sehingga tidak memberatkan masyarakat dan dunia usaha," ujarnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, pemerintah berencana akan menaikkan harga BB bersubsidi. Namun, tampaknya pemerintah tidak tergesa-gesa karena akan membebani rakyat. Upaya-upaya dalam rangka penghematan BBM masih terus dilakukan pemerintah. Sejumlah program penghematan dirancang agar penggunaan BBM dapat lebih terkontrol.
(izz)
