Ratusan IRT di Kulonprogo tak berizin
Ratusan IRT di Kulonprogo tak berizin
A
A
A
Sindonews.com - Ratusan Industri Rumah Tangga (IRT) di Kulonprogo tidak berizin. Kouta izin produk Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) yang sangat terbatas menjadi penyebab utama.
Padahal, PIRT dibutuhkan agar konsumen mendapatkan makanan higienis dan aman dikonsumsi. Seksi Perijinan dan Sertifikasi Dinas Kesehatan Kulonprogo, Sapari mengatakan, tahun ini kouta PIRT dari anggaran kabupaten hanya 50 pengusaha.
Angka itu bahkan nyaris tidak berubah dari tahun ke tahun. Tahun ini saja sudah ada 25 pelatihan PIRT untuk tahap pertama. Sehingga, kuota yang tersisa tinggal 25 hingga akhir tahun.
Padahal, jumlah pendaftar sudah mencapai 50. Jumlah itu belum ditambah pendaftar yang difasilitasi instansi lain seperti Dinas Perindustrian Perdagangan ESDM maupun Dinas Koperasi dan UMKM.
"Jadi sebenarnya memang tidak ideal. Kuota yang disediakan sangat terbatas," kata Sapari, Selasa (23/4/2013).
Karena keterbatasan kuota ini, industri rumah tangga harus mengeluarkan uang sendiri untuk mengikuti seminar dan pelatihan. Dana yang dibutuhkan untuk keperluan itu sekitar Rp390 ribu lebih.
Dana tersebut digunakan untuk biaya seminar, pelatihan hingga konsumsi. "Seminar dan pelatihan dapat diajukan melalui kelompok," katanya.
Menurutnya, seminar dan pelatihan ini sangat penting agar pengelola industri rumah tangga memenuhi standar kesehatan, higienitas, proses produksi, hingga pengemasan dan tempat produksi. Di Kulonprogo, tercatat 900 IRT sudah memiliki izin produk PIRT sejak 2003.
Namun, dia memastikan jumlah IRT jauh lebih banyak dari angka tersebut. Dinkes, lanjut dia, tidak memiliki data pasti jumlah IRT. "Mereka tidak terdata di dinas, tapi yang jelas jumlahnya ratusan dan sebagian besar tidak berizin," terangnya.
Dia menambahkan, untuk mengatasi keterbatasan kuota pihaknya berencana mengajukan tambahan melalui PNPM. "Kalau memungkinkan kuotanya kita ajukan melalui PNPM. Tapi kalau tidak, solusinya ya bayar sendiri kalau ingin cepat," jelas Sapari.
Padahal, PIRT dibutuhkan agar konsumen mendapatkan makanan higienis dan aman dikonsumsi. Seksi Perijinan dan Sertifikasi Dinas Kesehatan Kulonprogo, Sapari mengatakan, tahun ini kouta PIRT dari anggaran kabupaten hanya 50 pengusaha.
Angka itu bahkan nyaris tidak berubah dari tahun ke tahun. Tahun ini saja sudah ada 25 pelatihan PIRT untuk tahap pertama. Sehingga, kuota yang tersisa tinggal 25 hingga akhir tahun.
Padahal, jumlah pendaftar sudah mencapai 50. Jumlah itu belum ditambah pendaftar yang difasilitasi instansi lain seperti Dinas Perindustrian Perdagangan ESDM maupun Dinas Koperasi dan UMKM.
"Jadi sebenarnya memang tidak ideal. Kuota yang disediakan sangat terbatas," kata Sapari, Selasa (23/4/2013).
Karena keterbatasan kuota ini, industri rumah tangga harus mengeluarkan uang sendiri untuk mengikuti seminar dan pelatihan. Dana yang dibutuhkan untuk keperluan itu sekitar Rp390 ribu lebih.
Dana tersebut digunakan untuk biaya seminar, pelatihan hingga konsumsi. "Seminar dan pelatihan dapat diajukan melalui kelompok," katanya.
Menurutnya, seminar dan pelatihan ini sangat penting agar pengelola industri rumah tangga memenuhi standar kesehatan, higienitas, proses produksi, hingga pengemasan dan tempat produksi. Di Kulonprogo, tercatat 900 IRT sudah memiliki izin produk PIRT sejak 2003.
Namun, dia memastikan jumlah IRT jauh lebih banyak dari angka tersebut. Dinkes, lanjut dia, tidak memiliki data pasti jumlah IRT. "Mereka tidak terdata di dinas, tapi yang jelas jumlahnya ratusan dan sebagian besar tidak berizin," terangnya.
Dia menambahkan, untuk mengatasi keterbatasan kuota pihaknya berencana mengajukan tambahan melalui PNPM. "Kalau memungkinkan kuotanya kita ajukan melalui PNPM. Tapi kalau tidak, solusinya ya bayar sendiri kalau ingin cepat," jelas Sapari.
(izz)
Explore More