Penundaan divestasi Newmont rugikan negara
Sabtu, 27 April 2013 - 15:29 WIB
Penundaan divestasi Newmont rugikan negara
A
A
A
Sindonews.com - Pengamat energi dari Indonesian Resources Studies (IRESS), Marwan Batubara mengatakan, diperpanjangnya surat perjanjian jual beli (sales purchase agreement/SPA) 7 persen saham PT Newmont Nusa Tenggara, hingga 26 Juli akan mengakibatkan kerugian negara.
"Secara nasional ini akan merugikan. Karena berarti pendapatan negara juga akan tertunda," ujarnya ketika dihubungi Sindonews, Sabtu (27/4/2013).
Bahkan, lanjut dia, proses divestasi saham Newmont berpotensi terjadi penyelewengan. "Yang jelas, potensi penyelewengan dalam proses divestasi Newmont ini memang besar dan potensi KKN-nya banyak," ujarnya.
Dia menjelaskan, seharusnya negara menugaskan BUMN untuk membuat konsorsium dengan daerah. Tujuannya untuk mengambil alih masalah tersebut, sehingga keuntungannya langsung masuk ke daerah.
"Tapi ini kan daerah malah bekerja sama dengan swasta. Nah, keuntungannya juga bakal lari ke swasta," imbuhnya.
Marwan mengaku sering mengimbau pemerintah terkait hal ini. Namun, usahanya selalu terbentur oleh lobi-lobi pihak tertentu yang ingin menghambat pembagian prosen ini.
"Saya sudah sering bilang (kerja sama BUMN dengan daerah). Tetapi seringkali mentok oleh lobi-lobi," kata dia seraya menegaskan, Indonesia akan mengalami kerugian jika proses ini terus ditunda.
"Secara nasional ini akan merugikan. Karena berarti pendapatan negara juga akan tertunda," ujarnya ketika dihubungi Sindonews, Sabtu (27/4/2013).
Bahkan, lanjut dia, proses divestasi saham Newmont berpotensi terjadi penyelewengan. "Yang jelas, potensi penyelewengan dalam proses divestasi Newmont ini memang besar dan potensi KKN-nya banyak," ujarnya.
Dia menjelaskan, seharusnya negara menugaskan BUMN untuk membuat konsorsium dengan daerah. Tujuannya untuk mengambil alih masalah tersebut, sehingga keuntungannya langsung masuk ke daerah.
"Tapi ini kan daerah malah bekerja sama dengan swasta. Nah, keuntungannya juga bakal lari ke swasta," imbuhnya.
Marwan mengaku sering mengimbau pemerintah terkait hal ini. Namun, usahanya selalu terbentur oleh lobi-lobi pihak tertentu yang ingin menghambat pembagian prosen ini.
"Saya sudah sering bilang (kerja sama BUMN dengan daerah). Tetapi seringkali mentok oleh lobi-lobi," kata dia seraya menegaskan, Indonesia akan mengalami kerugian jika proses ini terus ditunda.
(izz)
Lihat Juga :
