Jero Wacik diminta ambil alih divestasi saham Newmont
Sabtu, 27 April 2013 - 21:03 WIB
Jero Wacik diminta ambil alih divestasi saham Newmont
A
A
A
Sindonews.com - Pengamat energi PT Newmont Nusa Tenggara Kurtubi mengimbau Kementerian ESDM mengambil alih permasalahan divestasi saham Newmont dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Dia menilai Kemenkeu telah gagal mengurus persoalan divestasi saham Newmont sebesar 7 persen.
"Saya mengimbau agar Menteri ESDM Jero Wacik dan kementerian teknis mengambil alih (permasalahan ini), jangan lagi diurus Kemenkeu karena terbukti gagal," tegas Kurtubi ketika dihubungi Sindonews, Sabtu (27/4/2013).
Dia mengatakan, kegagalan tersebut berupa penundaan keputusan divestasi saham Newmont dan tindakan Kemenkeu yang cenderung melawan hukum dalam mengambil kebijakan divestasi perusahaan.
"Ini sudah diulur terus dan Kemenkeu telah melawan keputusan DPR dan BPK yang menolak kebijakan untuk mengambil 7 persen saham Newmont. Karena itu, kita minta Kementerian ESDM untuk mengambil alih," jelasnya.
Diberitakan sebelumnya, untuk ke enam kalinya pemerintah melalui Pusat Investasi Pemerintah (PIP) dan Nusa Tenggara Partnership BV memperpanjang jangka waktu pembayaran jual-beli 7 persen saham divestasi PT Newmont Nusa Tenggara.
Kesepakatan tersebut tertuang dalam Amendemen ke-6 sales purchase agreement (SPA) yang ditandatangani PIP dan Nusa Tenggara Partnership, Jumat (26/4/2013) lalu.
Atas penandatangan tersebut, maka SPA diperpanjang hingga 26 Juli 2013. Amendemen ke-6 dilakukan mengingat sampai saat ini syarat-syarat efektif yang disepakati dalam amendemen perjanjian jual-beli yang ditandatangani pada 24 Oktober 2012 belum terpenuhi.
Kepala PIP Soritaon Siregar mengungkapkan, pemerintah akan membahas nasib divestasi Newmont, Senin, pekan depan. Sebagai informasi, pemerintah memiliki beberapa rencana untuk Newmont di antaranya diambilalih oleh BUMN atau dikembalikan ke pemerintah daerah.
"Saya mengimbau agar Menteri ESDM Jero Wacik dan kementerian teknis mengambil alih (permasalahan ini), jangan lagi diurus Kemenkeu karena terbukti gagal," tegas Kurtubi ketika dihubungi Sindonews, Sabtu (27/4/2013).
Dia mengatakan, kegagalan tersebut berupa penundaan keputusan divestasi saham Newmont dan tindakan Kemenkeu yang cenderung melawan hukum dalam mengambil kebijakan divestasi perusahaan.
"Ini sudah diulur terus dan Kemenkeu telah melawan keputusan DPR dan BPK yang menolak kebijakan untuk mengambil 7 persen saham Newmont. Karena itu, kita minta Kementerian ESDM untuk mengambil alih," jelasnya.
Diberitakan sebelumnya, untuk ke enam kalinya pemerintah melalui Pusat Investasi Pemerintah (PIP) dan Nusa Tenggara Partnership BV memperpanjang jangka waktu pembayaran jual-beli 7 persen saham divestasi PT Newmont Nusa Tenggara.
Kesepakatan tersebut tertuang dalam Amendemen ke-6 sales purchase agreement (SPA) yang ditandatangani PIP dan Nusa Tenggara Partnership, Jumat (26/4/2013) lalu.
Atas penandatangan tersebut, maka SPA diperpanjang hingga 26 Juli 2013. Amendemen ke-6 dilakukan mengingat sampai saat ini syarat-syarat efektif yang disepakati dalam amendemen perjanjian jual-beli yang ditandatangani pada 24 Oktober 2012 belum terpenuhi.
Kepala PIP Soritaon Siregar mengungkapkan, pemerintah akan membahas nasib divestasi Newmont, Senin, pekan depan. Sebagai informasi, pemerintah memiliki beberapa rencana untuk Newmont di antaranya diambilalih oleh BUMN atau dikembalikan ke pemerintah daerah.
()
Lihat Juga :
