Munaslub Kadin di Pontianak tidak diakui keabsahannya

Sindonews.com - Kisruh yang terjadi di Kamar Dagang dan Industri (Kadin) akhirnya berujung pada Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) di Pontianak, yang dilakukan oleh beberapa anggota Kadin. Namun, Munaslub tersebut dianggap tidak mewakili keputusan Kadin.

Dalam Munaslub tersebut, diputuskan sepihak bahwa Oesman Sapta diangkat sebagai care taker pengurus Kadin. Meski begitu, Oesman tidak mendapat dukungan dari beberapa dewan pertimbangan.

Ketua Umum Apindo Sofjan Wanandi, dan Anggota Dewan Pertimbangan Kadin Indonesia Arifin Panigoro menolak Oesman Sapta sebagai care taker pengurus Kadin yang diputuskan sepihak oleh Munaslub Pontianak. Keduanya tidak mengakui keabsahan Munaslub Pontianak sebagai forum resmi Kadin Indonesia.

“Munaslub Pontianak secara sepihak dan tidak sah mencatut nama saya tanpa sepengetahuan saya. Sejak awal, saya sudah tidak setuju dengan usulan Munaslub," kata dia dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Minggu (28/4/2013).

"Munaslub Pontianak tidak memiliki keabsahan sebagai forum resmi Kadin Indonesia. Saya tidak ikut campur disitu,” tambahnya.

Hal senada diungkap oleh Anggota Dewan Pertimbangan Kadin Indonesia Arifin Panigoro yang juga namanya dicatut oleh Munaslub Pontianak yang dipimpin Oesman Sapta Odang.

“Saya tidak diberikan informasi apapun soal adanya Munaslub Pontianak, apalagi sampai diangkat mendampingi Pak Oesman. Jelas saya menolak pengangkatan itu. Sejak awal saya tidak setuju dengan adanya Munaslub," katanya.

"Posisi saya sebagai anggota Dewan Pertimbangan Kadin, sama seperti keempat Wakil Dewan Pertimbangan Kadin yang menolak diadakannya Munaslub,” tegas dia.

Adapun Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Kadin Indonesia yaitu Sofjan Wanandi, Tony Uloli, Aziz Sjamsuddin dan Agus Gumiwang Kartasasmita, memang sejak awal menolak usulan Munaslub.

Posisi keempatnya berseberangan dengan Ketua Dewan Pertimbangan Kadin Indonesia Oesman Sapta Odang yang mendukung dan memfasilitasi usulan Munaslub, meski hanya didukung oleh enam Ketua Kadin Daerah.