Bank Prancis desak pemerintah potong pengeluaran
Selasa, 28 Mei 2013 - 18:22 WIB
Bank Prancis desak pemerintah potong pengeluaran
A
A
A
Sindonews.com - Bank sentral Prancis mendesak pemerintah untuk memotong pengeluaran dan menghindari kenaikan pajak lebih lanjut.
Dilansir dari Straits Times, Selasa (28/5/2013), kepala bank sentral, Christian Noyer, mengeluarkan teguran melalui surat sehari sebelum Komisi Eropa menyatakan pandangannya tentang kinerja dan prospek reformasi ekonomi Uni Eropa (UE).
Komisi secara luas diharapkan menekan Prancis untuk berbuat lebih banyak, dan cepat, dalam merestrukturisasi keuangan publik dan ekonomi. Terlebih, Prancis bersama Jerman adalah salah satu dari dua pilar utama zona euro.
Noyer, yang juga duduk di dewan kebijakan moneter Bank Sentral Eropa (ECB) mendesak pemerintah untuk mengatur pemotongan staf di sektor publik, status PNS, dan mendukung garis yang diambil badan-badan Uni Eropa yang menuntut tindakan radikal untuk memperbaiki keuangan publik.
Dalam sebuah surat kepada Presiden Hollande dan ketua Senat Majelis Nasional, Noyer menyatakan; "Untuk mencapai target yang diumumkan, sekarang perlu berkonsentrasi pada belanja publik, mengingat tingginya tekanan pajak dan kemustahilan biaya meningkat pada bisnis tanpa aktivitas serta kesempatan kerja lebih lanjut."
ECB, bersama-sama dengan Komisi dan Dana Moneter Internasional (IMF), membentuk "Troika" auditor yang menjamin, bahwa negara-negara yang telah menerima bantuan bailout menerapkan reformasi radikal agar memenuhi syarat setiap bantuan dana.
Noyer berharap pertumbuhan ekonomi Prancis mendekati nol tahun ini. "Aturan disiplin Eropa ada, itu karena mereka diperlukan untuk kohesi dan keseimbangan zona euro," tandas Noyer.
Dilansir dari Straits Times, Selasa (28/5/2013), kepala bank sentral, Christian Noyer, mengeluarkan teguran melalui surat sehari sebelum Komisi Eropa menyatakan pandangannya tentang kinerja dan prospek reformasi ekonomi Uni Eropa (UE).
Komisi secara luas diharapkan menekan Prancis untuk berbuat lebih banyak, dan cepat, dalam merestrukturisasi keuangan publik dan ekonomi. Terlebih, Prancis bersama Jerman adalah salah satu dari dua pilar utama zona euro.
Noyer, yang juga duduk di dewan kebijakan moneter Bank Sentral Eropa (ECB) mendesak pemerintah untuk mengatur pemotongan staf di sektor publik, status PNS, dan mendukung garis yang diambil badan-badan Uni Eropa yang menuntut tindakan radikal untuk memperbaiki keuangan publik.
Dalam sebuah surat kepada Presiden Hollande dan ketua Senat Majelis Nasional, Noyer menyatakan; "Untuk mencapai target yang diumumkan, sekarang perlu berkonsentrasi pada belanja publik, mengingat tingginya tekanan pajak dan kemustahilan biaya meningkat pada bisnis tanpa aktivitas serta kesempatan kerja lebih lanjut."
ECB, bersama-sama dengan Komisi dan Dana Moneter Internasional (IMF), membentuk "Troika" auditor yang menjamin, bahwa negara-negara yang telah menerima bantuan bailout menerapkan reformasi radikal agar memenuhi syarat setiap bantuan dana.
Noyer berharap pertumbuhan ekonomi Prancis mendekati nol tahun ini. "Aturan disiplin Eropa ada, itu karena mereka diperlukan untuk kohesi dan keseimbangan zona euro," tandas Noyer.
(dmd)
