Pemkot Blitar dituding gagal atasi pengangguran

Sindonews.com - DPRD Kota Blitar menuding pemerintah belum bisa mengatasi permasalahan pengangguran di Kota Blitar. Setiap tahun jumlah pengangguran yang berasal dari lulusan sekolah termasuk Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) diperkirakan bertambah. Sementara SMK merupakan lembaga pendidikan yang anak didiknya diproyeksikan bisa langsung terjun ke dunia kerja.

“Sebab faktanya pemerintah belum bisa menciptakan lapangan kerja baru. Sementara tidak sedikit lulusan SMK yang tidak melanjutkan ke bangku kuliah," ujar Sekretaris Komisi I DPRD Kota Blitar Nuhan Eko Wahyudi kepada wartawan, Kamis (30/5/2013).

Berdasarkan data yang dihimpun, pertambahan angka pengangguran yang mengacu paska kelulusan sekolah di Kota Blitar rata-rata mencapai 2.500 orang per tahun.

Selain masih minimnya investasi di Kota Blitar, daya serap industri yang ada terhadap tenaga kerja terampil hanya sekitar 0,89 persen. Presentase angka yang relatif minim, menurut Nuhan, pemerintah seyogyanya menggencarkan latihan ketrampilan guna menumbuhkan wirausaha.

Selain itu pemerintah hendaknya menyiapkan usaha padat karya yang mampu menampung para lulusan yang berasal dari SMK. Hal itu mengingat lulusan SMK pada 2013 ini mencapai 3.227 siswa.

“Selain itu perlu membuat terobosan yang mampu meningkatkan iklim investasi. Setidaknya memacu pertumbuhan unit-unit usaha untuk para tenaga terampil. Jika tidak, angka pengangguran akan meningkat tajam," jelasnya.

Menanggapi tudingan miring legislatif, Kepala Dinsosnaker Kota Blitar, Priyo Istanto mengaku pihaknya sudah berusaha maksimal untuk mengantisipasi pengangguran. Di antaranya menggelar beragam pelatihan seperti menjahit, memasak dan perbengkelan.

Sebelumnya Pemkot Blitar menggelar bursa kerja dengan membuka 5.443 tenaga kerja. “Bahkan pada Juni mendatang kami akan menggelar bursa kerja yang tujuan utamanya menekan angka pengangguran," pungkasnya.