Kadin: BLSM hanya tindakan tambal sulam
Minggu, 02 Juni 2013 - 15:02 WIB
Kadin: BLSM hanya tindakan tambal sulam
A
A
A
Sindonews.com - Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin), Bambang Soesatyo berpendapat bahwa proposal dana kompensasi dan kebiasaan memberi Bantuan Sementara Masyarakat (BLSM) dan pemberian beras untuk rakyat miskin (raskin) merupakan bukti pemerintah tidak percaya diri atas program perang melawan kemiskinan.
Bahkan, menurut dia, pemerintah sesungguhnya sudah merasa gagal memperbaiki kualitas kehidupan warga miskin. "Karena itu, untuk mengobati kekecewaan warga miskin sekaligus memperbaiki citra dan kinerja pemerintah di mata rakyat, digagaslah BLSM dan program sejenis lainnya," kata dia dalam keterangannya di Jakarta, Minggu (2/6/2013).
Dengan demikian, Bambang pesimistis bahwa program tersebut akan efektif. Jika ingin efektif, menurut dia, pemerintah harus berani transparan mengenai hasil dari program bantuan langsung tunai (BLT), yang dihentikan setelah Pemilihan Presiden (Pepres) 2009 lalu. Dia mempertanyakan berapa banyak warga miskin yang bisa atau sudah keluar dari kemiskinan berkat BLT tersebut.
"Pada akhirnya, harus dikatakan bahwa dana kompensasi kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) tersebut hanya merupakan tindakan tambal sulam dari program memerangi kemiskinan," ujarnya.
Dia menambahkan, hl itu mencerminkan inkonsistensi program pengentasan kemiskinan. Bahkan, dia memperkirakan, pemerintah tidak memiliki program yang sistemik dalam memerangi kemiskinan.
"Akibatnya, BLSM dan program sejenis lainnya selalu dipilih sebagai jalan keluar, manakala warga miskin dipastikan akan menerima dampak sangat serius dari sebuah kebijakan pemerintah, seperti halnya dengan kebijakan menaikkan harga BBM itu," tutur dia.
Menteri Keuangan, Chatib Basri sebelumnya menyatakan bahwa dana kompensasi kenaikan harga BBM bersubsidi, bukan hanya BLSM. Namun, ada bantuan siswa miskin (BSM), raskin, program keluarga harapan (PKH) dan infrastruktur dasar. Chatib menegaskan, BLSM hanya sementara untuk memitigasi dampak kenaikan harga BBM dan tidak akan dilakukan dalam waktu panjang.
Bahkan, menurut dia, pemerintah sesungguhnya sudah merasa gagal memperbaiki kualitas kehidupan warga miskin. "Karena itu, untuk mengobati kekecewaan warga miskin sekaligus memperbaiki citra dan kinerja pemerintah di mata rakyat, digagaslah BLSM dan program sejenis lainnya," kata dia dalam keterangannya di Jakarta, Minggu (2/6/2013).
Dengan demikian, Bambang pesimistis bahwa program tersebut akan efektif. Jika ingin efektif, menurut dia, pemerintah harus berani transparan mengenai hasil dari program bantuan langsung tunai (BLT), yang dihentikan setelah Pemilihan Presiden (Pepres) 2009 lalu. Dia mempertanyakan berapa banyak warga miskin yang bisa atau sudah keluar dari kemiskinan berkat BLT tersebut.
"Pada akhirnya, harus dikatakan bahwa dana kompensasi kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) tersebut hanya merupakan tindakan tambal sulam dari program memerangi kemiskinan," ujarnya.
Dia menambahkan, hl itu mencerminkan inkonsistensi program pengentasan kemiskinan. Bahkan, dia memperkirakan, pemerintah tidak memiliki program yang sistemik dalam memerangi kemiskinan.
"Akibatnya, BLSM dan program sejenis lainnya selalu dipilih sebagai jalan keluar, manakala warga miskin dipastikan akan menerima dampak sangat serius dari sebuah kebijakan pemerintah, seperti halnya dengan kebijakan menaikkan harga BBM itu," tutur dia.
Menteri Keuangan, Chatib Basri sebelumnya menyatakan bahwa dana kompensasi kenaikan harga BBM bersubsidi, bukan hanya BLSM. Namun, ada bantuan siswa miskin (BSM), raskin, program keluarga harapan (PKH) dan infrastruktur dasar. Chatib menegaskan, BLSM hanya sementara untuk memitigasi dampak kenaikan harga BBM dan tidak akan dilakukan dalam waktu panjang.
(rna)
Lihat Juga :
