Asosiasi minta kebijakan monopoli Pelindo II dicabut
Minggu, 02 Juni 2013 - 18:47 WIB
Asosiasi minta kebijakan monopoli Pelindo II dicabut
A
A
A
Sindonews.com - Ketua Umum Asosiasi Logistik dan Fowarder Indonesia (ALFI), Iskandar Zulkarnain berharap, pemerintah segera memberi respon cepat terhadap aksi mogok operasi perusahaan pelabuhan, yang akan dilakukan Senin (3/6/2013). Mereka meminta pemerintah mencabut kebijakan monopoli yang dilakukan Pelindo II.
Dia berharap pemerintah segera mencari solusi yang menguntungkan bagi kedua belah pihak. "Kita juga tidak ingin lama (mogok). Kita ingin pemerintah menanggapi aksi kami karena kita berjuang untuk solidaritas," kata dia ketika dihubungi Sindonews, Minggu (2/6/2013).
Menurut dia, jika aksi tersebut tidak segera ditanggapi akan menimbulkan dampak yang luas, tidak hanya kerugian bagi Pelindo, pengusaha swasta, pemerintah, pengguna, bahkan juga citra buruk di dunia internasional.
"Teman-teman berharap pemerintah memperhatikan masalah ini, dengan mencabut monopoli kebijakan Pelindo (membentuk banyak anak usaha). Kita juga ingin diajak dialog terkait hal ini," ujarnya.
Iskandar berpendapat, seharusnya Pelindo sebagai BUMN bisa membina pengusaha swasta, bukan sebaliknya. Pasalnya sebagai BUMN, Pelindo selain diwajibakan untuk mencetak laba, juga memiliki fungsi lain dalam mendukung perekonomian dan membina perusahaan kecil, menengah dan koperasi.
Seperti diberitakan sebelumnya, ALFI bersama dengan Indonesian National Shipowners Association (INSA), Asosiasi Bongkar Muat Indonesia (APBMI) dan Forum Komunikasi Angkutan Khusus Pelabuhan (Angsuspel) mengancam berhenti operasi mulai besok hingga pemerintah menanggapi dan mencari jalan keluar terkait masalah tersebut.
Hal tersebut dilakukan sebagai bentuk protes perusahaan pelabuhan swasta lantaran Pelindo II banyak membentuk anak usaha di luar bisnis pengelolaan kepelabuhan, sehingga mengancam bisnis pengusaha pelayaran dan logistik swasta.
Dia berharap pemerintah segera mencari solusi yang menguntungkan bagi kedua belah pihak. "Kita juga tidak ingin lama (mogok). Kita ingin pemerintah menanggapi aksi kami karena kita berjuang untuk solidaritas," kata dia ketika dihubungi Sindonews, Minggu (2/6/2013).
Menurut dia, jika aksi tersebut tidak segera ditanggapi akan menimbulkan dampak yang luas, tidak hanya kerugian bagi Pelindo, pengusaha swasta, pemerintah, pengguna, bahkan juga citra buruk di dunia internasional.
"Teman-teman berharap pemerintah memperhatikan masalah ini, dengan mencabut monopoli kebijakan Pelindo (membentuk banyak anak usaha). Kita juga ingin diajak dialog terkait hal ini," ujarnya.
Iskandar berpendapat, seharusnya Pelindo sebagai BUMN bisa membina pengusaha swasta, bukan sebaliknya. Pasalnya sebagai BUMN, Pelindo selain diwajibakan untuk mencetak laba, juga memiliki fungsi lain dalam mendukung perekonomian dan membina perusahaan kecil, menengah dan koperasi.
Seperti diberitakan sebelumnya, ALFI bersama dengan Indonesian National Shipowners Association (INSA), Asosiasi Bongkar Muat Indonesia (APBMI) dan Forum Komunikasi Angkutan Khusus Pelabuhan (Angsuspel) mengancam berhenti operasi mulai besok hingga pemerintah menanggapi dan mencari jalan keluar terkait masalah tersebut.
Hal tersebut dilakukan sebagai bentuk protes perusahaan pelabuhan swasta lantaran Pelindo II banyak membentuk anak usaha di luar bisnis pengelolaan kepelabuhan, sehingga mengancam bisnis pengusaha pelayaran dan logistik swasta.
(rna)
Lihat Juga :
