Pemerintah dan DPR belum satu suara soal RUU Tapera

Sindonews.com - Pemerintah dan DPR belum sepakat soal iuran Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) dalam RUU Tapera. Karena pemerintah ingin para pegawai BUMN, BUMD, dan PNS mendapatkan Tapera.

"Memang ini sedang dilakukan pembahasan UU, di mana pemerintah sudah menyampaikan tim dan juga DPR. Memang ada sedikit perbedaan, di sana terutama di sudut pemerintah kewajiban bagi yang mendapatkan sumber dari APBN dan APBD (PNS, BUMN, dan BUMD) wajib untuk mereka. Itu usulan dari pemerintah," ujar Menko Perekonomian, Hatta Rajasa di kantor Kemenko Perekonomian, Rabu (5/6/2013).

Sementara, DPR berharap agar seluruh masyarakat yang belum memiliki rumah sewa atau milik sendiri dapat menikmati Tapera.

"Sehingga nanti konsep iuran itu akan mempermudah mereka mendapatkan rumah sewa atau milik sendiri nantinya," ujarnya.

Dia juga mengatakan, iuran Tapera Pemerintah hanya menyertakan PNS, BUMN, dan BUMD. Sementara DPR ingin semua masyarakat dapat menikmatinya. Karena itu, Hatta mengaku akan mendengarkan masukan dari berbagai pihak.

"Untuk seluruh rakyat Indonesia yang bekerja, baik BUMN maupun PNS semua ingin punya rumah. Didengarkan dulu nanti swasta maunya bagaimana dan pekerja maunya seperti apa. Disnaker dan BUMN akan melakukan pertemuan dan membahas aspirasi mereka, nanti akan didengarkan," pungkas dia.